Polisi Diminta Segera Tangkap Pelaku Perusakan Kantor BPN Takalar

  • Whatsapp
Polisi Diminta Segera Tangkap Pelaku Perusakan Kantor BPN Takalar

 

Takalar, Upeks.co.id–Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Takalar, Muhammad Naim meminta
polisi segera menangkap pelaku perusakan kantor BPN Takalar. Pasalnya, aksi perusakan tersebut mengakibatkan aktivitas pelayanan terganggu.

Bacaan Lainnya

Aksi perusakan ini, lanjut dia, bermula saat puluhan warga Desa Kale Ko’mara menggelar unjuk rasa di depan kantor BPN pada Selasa(18/8/2020).

Ada oknum yang melempar pecah kaca kantor serta menghancurkan sebagian pot bunga yang merupakan aset negara.

“Kami tidak larang teman-teman Kale Ko’mara melakukan aksi, tapi jangan anarkis. Apalagi sampai melakukan perusakan. Kami sudah laporkan di Polres Takalar pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan nomor laporan Polisi, SPPLP/291/VIII/2020/SPKT. Kami minta agar pihak Kepolisian segera memproses pelaku perusakan kantor BPN,” katanya.

”Padahal, kami terima teman-taman yang aksi dengan baik. Bahkan, sebelum datang, saya tunggu di depan. Ada seorang pengunjuk rasa atasnama Usman malah menarik baju saya. Yang diherankan lagi, ada pengunjuk rasa yang bawa batu,” ujar Naim menambahkan.

Naim juga sangat menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan para pengunjuk rasa yang telah melakukan perusakan di kantor BPN. Naim juga mengaku, aksi perusakan tersebut telah diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sulsel.

“Kalian boleh marah, kalau saya tidak melayani dengan baik. Kalian boleh cek, jam 11 atau 12 malam, saya masuk ke Desa Kale Ko’mara untuk menyelesaikan semua ini. Karena saya ingin melihat program ini sukses, bisa kalian bandingkan pendahulu-pendahulu saya. Adakah kepala kantor yang sama seperti saya, yang tidak mengenal hari libur, tidak mengenal malam, saya luangkan waktu masuk ke Kale Ko’mara untuk menyelesaikan semua ini,” tandasnya.

Mantan Kepala BPN Kepulauan Selayar ini menjelaskan, bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengabulkan tuntutan para pengunjuk rasa tersebut. Sebab, mereka menuntut ganti rugi tanah-tanah yang sedang bermasalah.

“Kami bekerja itu, ada rambu-rambunya, saya tidak bisa memaksakan kehendak seperti apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa. Mereka meminta tanah yang sementara gugatannya masuk di pengadilan, kenapa tidak dibayarkan. Nah, ini kan tidak serta merta dipaksakan untuk dibayarkan, karena kalau dibayarkan berarti itu masuk kerugian Negara. Apalagi diaturan sudah jelas, di Undang-undang nomor 2 tahun 2012 di Pepred 71 tahun 2012 PPN Nomor 5 tahun 2012 terkait tanah-tanah bermasalah, bersengketa tidak diketahui orangnya, apalagi tanah itu dalam sita. Maka jaminan uangnya itu di titip di pengadilan,” jelasnya.(rif)

Pos terkait