Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas di Pangkep Capai 1,2 M, Kepala UPT Ragu Sebut Bodong

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas di Pangkep Capai 1,2 M, Kepala UPT Ragu Sebut Bodong

PANGKEP, UPEKS.co.id – Tunggakan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat di Kabupaten Pangkep per tahun 2022 mencapai Rp1,2 miliar. Angka itu cukup pantastis. Rata-rata kendaraan dinas yang menunggak itu antara dua tahun hingga enam tahun.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Pangkep, Andi Sundari AP, SE, M.Si mengungkapkan hal itu saat dihubungi, Rabu (3/8). “Kita terus melakukan koordinasi sekaligus penagihan kepada pemerintah daerah Pangkep, baik melalui sekretariat maupun langsung ke OPD masing-masing,” ujar Andi Sundari.

Bacaan Lainnya
 

Menurutnya, pihaknya sudah menyampaikan langsung ke pemerintah daerah melalui sekretaris daerah bahkan bupati Pangkep. “Per tanggal 20 Juli, saya menyerahkan daftar tunggakan itu untuk dibahas dalam rapat di Pemda. Saya tinggal menunggu tindak lanjutnya saja,” tutur Andi Sundari.

Selain melakukan persuaratan, pihak UPT Pendapatan juga sudah melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan operasi tilang di tempat bekerja sama dengan pihak Polres dan Dinas Perhubungan Pangkep. “Kami juga melakukan pendekatan persuasif dengan pemilik kendaraan untuk mendatangi langsung agar mereka menyelesaikan tunggakan pajak,” tambah Sundari.

Ditanya soal aturan pasal bodong yang kendaraan lebih dua tahun menunggak pajak sesuai pasal 74 UU Nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Andi Sundari mencoba berdiplomasi. “Yang jelas kita sudah sampaikan dan menunggu tindak lanjut dari kepolisian,” ujarnya ragu menyebut bodong.

Sementara itu, Kasi Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah Pangkp, Tawakkal, SE, M.Si berjanji akan membeberkan jumlah kendaraan umum dan pribadi, termasuk pelat kuning yang saat ini beroperasi di Pangkep. Yang pasti, kata dia, data 2002 pelat kuning baik pribadi maupun perseroan mencapai kisaran Rp2,7 miliar dengan total kendaraan 417 unit. (*)

Pos terkait