Kejati Sulsel Ajukan Dua Perkara Agar Dihentikan Penuntutannya

Kejati Sulsel Ajukan Dua Perkara Agar Dihentikan Penuntutannya

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel, Zet Tadung Allo, mengikuti dua ekspose perkara untuk dimohonkan persetujuan Restorative Justice (RJ), di Ruang Rapat Pimpinan lantai 2 di Kantor Kejati Sulsel, Selasa (16/1/2024).

Ekspose Perkara untuk Penghentian Penuntutan dilakukan secara virtual. Dihadiri Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, Aspidum Kejati Sulsel Zuhandi, Koordinator Pidum dan Para Kasi.

Bacaan Lainnya

Diikuti pula Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel, Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap dan Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Adapun Perkara Tindak Pidana yang dimohonkan RJ, yakni Kejari Sidrap mengajukan satu Perkara Tindak Pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP. Tersangkanya yakni Adriani Putri (36). Sedang korbannya adalah Andi Bunga Tasnia (26).

 Adapun alasan permohonan RJ oleh pihak Kejari Sidrap, karena tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan residivis. Tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka, diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Tersangka juga telah mengembalikan kepada saksi korban seluruh kerugian saksi korban sebesar Rp 4.000.000, sebagaimana yang telah disepakati oleh tersangka dengan saksi korban.

Terpenuhinya persyaratan sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/22022, tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada huruf E angka 2 a. Pasal 5 ayat (2).

Dimana untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan satu syarat prinsip lainnya.

Yaitu tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun dan saksi korban telah memaafkan perbuatan tersangka dan telah ada perdamaian kedua belah pihak.

Sedang Kejari Jeneponto mengajukan satu Perkara untuk dimohonkan RJ. Yaitu Perkara Tindak Pidana yang Melanggar Pasal 362 KUHP sub Pasal 480 ayat (1) KUHP,  yang dilakukan oleh Tersangka Ruslan (39) terhadap korban Jamaluddin (41).

Adapun alasan permohonan RJ oleh pihak Kejari Jeneponto, karena tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka, diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 Tahun.

Tersangka sudah menikmati hasil kejahatan, namun barang yang dicuri oleh tersangka tersebut disita menjadi barang bukti yang nantinya akan dikembalikan kepada saksi korban. Korban telah memaafkan perbuatan tersangka dan telah ada perdamaian kedua belah pihak.

Wakajati Sulsel, Zet Tadung Allo berpesan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

“Mereka dilibatkan, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, ” ucap Zet Tadung Allo.(Jay)