MAKASSAR, UPEKS.co.id— Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, tersebut menjadi ajang menyerap aspirasi daerah, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset, literasi, statistik, dan pembangunan sumber daya manusia.
Dalam kesempatan ini, Fatmawati menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Sulsel sebagai lokasi kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, riset, serta pengembangan sumber daya manusia.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI beserta mitra kerja. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kehormatan bagi kami sekaligus kesempatan berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang menjadi ruang lingkup Komisi X DPR RI,” kata Fatmawati.
Ia berharap seluruh kepala perangkat daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kondisi di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta berbagai masukan strategis sebagai bahan penyempurnaan kebijakan nasional.
Menurut Fatmawati, perhatian pemerintah pusat juga diperlukan untuk mendukung pelestarian dan revitalisasi situs-situs kebudayaan di Sulawesi Selatan. Dukungan itu dinilai penting guna menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat peran sektor kebudayaan dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan kunjungan kerja reses tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
Ia mengatakan Komisi X saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dan revisi Undang-Undang Statistik sehingga masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.
Lalu Hadrian menilai Sulsel memiliki capaian yang baik di bidang pendidikan dan literasi. Berdasarkan Statistik Pendidikan Provinsi Sulsel 2024 yang diterbitkan BPS, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Sulsel mencapai 41,83% atau masuk 10 besar nasional.
Sementara Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024 yang dirilis Perpustakaan Nasional RI menempatkan Sulsel sebagai provinsi dengan skor tertinggi di Indonesia, yakni 88,24 poin.
Meski demikian, menurutnya peningkatan kualitas pendidikan harus terus dilakukan agar capaian tersebut diikuti dengan lahirnya lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing di tingkat nasional maupun global.
“Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan berbagai kebijakan, efektivitas program, penyerapan anggaran, hingga tantangan yang dihadapi daerah. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam pembahasan kebijakan maupun anggaran di DPR RI,” ujarnya.
Dalam diskusi yang berlangsung, sejumlah isu strategis mengemuka, di antaranya pemerataan distribusi guru, peningkatan kesejahteraan dosen, penguatan perguruan tinggi daerah, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pengembangan riset dan inovasi, penguatan perpustakaan dan budaya literasi, revitalisasi sekolah, pelestarian cagar budaya, serta pengembangan sarana olahraga.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan sejumlah program secara simbolis, antara lain Dana Alokasi Khusus kepada Pemprov Sulsel, Surat Keputusan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) dari BRIN kepada Universitas Hasanuddin dengan total pendanaan Rp28 miliar untuk 40 proposal riset, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada lima perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi di Sulsel.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri anggota Komisi X DPR RI bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BRIN, BPS, LLDIKTI Wilayah IX, pimpinan perguruan tinggi, organisasi profesi, budayawan, pegiat literasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, riset, literasi, statistik, serta pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing di Sulsel. (eky)
