Pimpinan dan Anggota DPRD Sepakat Bongkar Median Jl. Ratulangi, Dikembalikan Semula

  • Whatsapp
Pimpinan dan Anggota DPRD Sepakat Bongkar Median Jl. Ratulangi, Dikembalikan Semula

BULUKUMBA,UPEKS.co.id— Kisruh pembongkaran median Jalan Sam Ratulangi (depan SPBU Rahmat) diprotes keras bagi pimpinan dan anggota DPRD Bulukumba.

Olehnya itu, Ketua DPRD Bulukumba H.Rijal, menegaskan dan meminta Anggota untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi dengan mengundang Dinas Perhubungan di Ruang Paripurna, Senin (19/4/21).

Bacaan Lainnya

RDP ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari polemik pembongkaran pembatas atau median jalan di ruas jalan
Sam Ratulangi atau lebih tepatnya di depan SPBU pemilik PT Rahmat yang dianggap menyalahi prosedur atau regulasi yang berlaku.

Ketua DPRD Bulukumba H.Rijal, dalam memimpin rapat tersebut menyampaikan bahwa pembongkaran aset daerah tidak diketahui ataupun disetujui oleh DPRD sebagai lembaga legislatif yang membahas dan menetapkan anggaran,

“Diketahui, pembatas jalan yang ada di Jalan Sam Ratulangi merupakan aset daerah yang anggarannya dibahas dan ditetapkan oleh DPRD. Sangat wajar jika pembongkaran aset harus disetujui oleh DPRD dimana kita ketahui bersama pelaksana pemerintahan adalah DPRD bersama Bupati,” tegas H.Rijal.

Anggota DPRD mengecam pembongkaran yang dilakukan oknum yang tidak seharusnya melakukan pembongkaran tersebut, karena menurut PJ Sekda Ir. Andi Misbah Andi Wibowo pembatas jalan atau median jalan merupakan aset Pemda yang tercatat pada dinas PUTR.

“Sebelumnya pihak SPBU telah bersurat Kepada Bupati Bulukumba perihal permohonan pembongkaran pembatas jalan yang ada di Jalan Sam Ratulangi Kemudian Bupati Bulukumba mendeposisi surat tersebut kepada Asisten 2 Setda Bulukumba untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan.

Asisten 2 Setda Bulukumba Junaedi Abdullah, menjelaskan bahwa setelah menerima disposisi tersebut pihaknya melaporkan secara lisan kepada PJ Sekda, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi dengan menghadirkan dinas PUTR, Dinas Perhubungan dan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara Kepala Bidang Aset, Andi Awal Nurhadi, menjelaskan bahwa pihaknya hanya mendapatkan tembusan surat yang ditujukan untuk Dinas PUTR terkait rencana pembongkaran median jalan tetapi tidak mendapatkan surat pemberitahuan dari dinas PUTR.

“Apa yang kami lakukan pada pembatas jalan tersebut bukan pembongkaran aset tapi hanya pemindahan aset jadi secara tidak langsung tidak mempengaruhi posisi neraca aset pada Pemda maupun dinas PUTR,” jelas Andi Awal.

Dalam rapat ini juga Anggota DPRD memperoleh informasi bahwa dalam dokumen UKL- UPL yang dimiliki oleh PT Rahmat tidak tertuang atau memuat terkait rencana permintaan pembongkaran pembatas jalan.

“Tidak ada informasi jelas siapa yang melakukan pembongkaran pembatas jalan tersebut. Siapa yang melakukan pembongkaran bukan OPD yang memiliki aset tersebut sehingga disimpulkan bahwa pembongkaran pembatas jalan tersebut menyalahi prosedur,” tegas Muh Bakti, Ketua Komisi D DPRD.

Dari beberapa tanggapan Anggota DPRD pada saat RDP berlangsung alot, Ketua DPRD H.Rijal yang memimpin rapat tersebut menyimpulkan dengan tegas pembokaran median (pembatas jalan) Jalan Sam Ratulangi untuk di kembalikan ke posisi semula.

“Pimpinan dan anggota DPRD sepakat merekomendasikan kepada OPD terkait agar mengembalikan ke posisi semula pembatas jalan tersebut, setelah itu kita akan lakukan kajian secara bersama oleh pemerintah dan DPRDterkait kemacetan lalu lintas yang terjadi di ruas Jalan Sam Ratulangi,” jelas H.Rijal. (sufri)

Pos terkait