MAKASSAR, UPEKS— Pemerintah Kota Makassar menargetkan penambahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri pada 2026 dengan sasaran minimal satu PAUD negeri di setiap kecamatan. Target tersebut menjadi salah satu fokus utama Pokja Bunda PAUD Kota Makassar dalam memperluas akses layanan pendidikan usia dini.
Saat ini, Kota Makassar baru memiliki lima PAUD negeri yang tersebar di lima kecamatan, yakni Rappocini, Biringkanaya, Mariso, Tamalate, dan Manggala.
Menanggapi rencana tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyatakan pihaknya mendukung penambahan PAUD negeri karena kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini masih cukup tinggi.
Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi indikator bahwa daya tampung PAUD negeri masih belum memadai.
“Jadi memang seharusnya ada penambahan untuk PAUD. Kalau bisa di setiap kecamatan itu ada PAUD-nya tersendiri sehingga bisa menampung memang masyarakat-masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (4/8/2026).
Legislator Fraksi PKB itu mengaku Komisi D DPRD Makassar belum menerima paparan resmi dari Dinas Pendidikan terkait rencana penambahan PAUD negeri tersebut.
Meski demikian, pada prinsipnya ia mendukung setiap upaya pengembangan sektor pendidikan, baik dari sisi pembangunan sarana prasarana maupun peningkatan sumber daya manusia di sekolah-sekolah.
“Karena memang kita masih kekurangan sarana prasarana maupun SDM, tetapi memang kan yang kita harus utamakan adalah pemerataan sarana prasarana dulu, bukan cuma pembangunan, tetapi sarana prasarana di setiap sekolah itu tidak merata,” katanya.
Fahrizal menilai penambahan PAUD negeri tetap penting dilakukan. Akan tetapi, ia berharap kebijakan tersebut tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap kebutuhan fasilitas di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
“Tapi kami sangat setuju dengan adanya penambahan PAUD, tetapi kalau bisa yang utama itu ke sarana prasarana. Karena itu kan merupakan elemen penting yang ada di Pendidikan Kota Makassar,” ujarnya.
Fahrizal menjelaskan pemerintah juga perlu memberi perhatian lebih terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan wajib belajar, khususnya di jenjang SMP.
Menurutnya, prioritas utama seharusnya diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana, termasuk penambahan ruang kelas agar mampu menampung jumlah rombongan belajar (rombel) yang terus meningkat.
“Kalau bisa ada penambahan jumlah kelas yang memang masih belum mencukupi total rombel yang bisa disediakan di setiap sekolah. Karena kan biasanya ada sekolah yang rombelnya cuma 7, tetapi harus ditingkatkan sampai 11 kelas,” jelasnya.
Selain penambahan ruang kelas, Fahrizal juga mendorong pembangunan sekolah baru, khususnya SMP. Menurutnya, kapasitas sekolah menengah pertama di Makassar masih belum mampu mengimbangi jumlah lulusan SD setiap tahunnya.
“Penambahan ruang kelas yang paling utama di SMP ataupun kalau bisa penambahan sekolah karena selalu dikatakan bahwa jumlah lulusan SD itu lebih banyak dibanding jumlah kelas yang ada di Sekolah Menengah Pertama di seluruh Kota Makassar,” pungkasnya. (jir)
