MAKASSAR, UPEKS— DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026).
Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, mengatakan seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum beserta sejumlah catatan kepada Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan dijawab pemerintah dalam rapat paripurna lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (17/7/2026).
“Secara komprehensif, hari ini teman-teman fraksi menyoroti masalah serapan daripada anggaran yang mungkin menjadi bahan evaluasi untuk di tahun ini dan untuk di tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan.
Selain itu, DPRD juga meminta Pemerintah Kota Makassar memperbaiki perencanaan program fisik agar pelaksanaannya tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Salah satu langkah yang didorong yakni mempercepat proses pengadaan melalui mekanisme tender dini.
“Yang kemudian bagaimana optimalisasi terkait perencanaan daripada program fisik yang harusnya dilakukan sedari awal dan diminta untuk dilakukan tender dini untuk bagaimana mengoptimalkan pembangunan fisik di tahun berjalan,” katanya.
Menurut Suharmika, catatan tersebut penting menjadi perhatian pemerintah kota agar pelaksanaan program strategis maupun program yang bersumber dari aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
“Ini menjadi catatan-catatan yang mungkin perlu digarisbawahi oleh Pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana ke depannya bisa menjalankan program strategis dan program-program yang berdasarkan aspirasi masyarakat itu bisa berjalan dengan optimal dan tidak ada hambatan,” pungkasnya. (jir)
