Pemda Kolaka Tindak Lanjuti Hasil Temuan BPK Sebesar Rp491 Juta

  • Whatsapp
Pemda Kolaka Tindak Lanjuti Hasil Temuan BPK Sebesar Rp491 Juta
Kepala Inspektorat Kolaka, H Mujahidin

KOLAKA, UPEKS.co.id — Pemerintah daerah (Pemda) Kolaka. Sulawesi Tenggara (Sultra) menindak lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kendari atas kerugian keuangan negara mencapai Rp 491 juta. Kerugian keuangan negara ini BPK RI selanjutnya merekomendasikan kepada Pemda Kolaka agar segera ditindak lanjuti.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI tersebut maka Pemda Kolaka menggelar Sidang Kode Etik dilaksanakan di aula Dinas Inspektorat Kolaka. Bertindak selaku Ketua Majelis yakni Sekretaris Daerah(Sekda) Kolaka H Poitu Murtopo, anggota Asisten III Setda Kolaka H Wardi, Kepala Inspektorat H Mujahidin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) HJ Andi Tenri, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Hj Andi Wahidah dan Kepala Bagian(Kabag) Hukum Setda Kolaka Hasimin.

Bacaan Lainnya

Anggota Sidang Majelis juga Kepala Inspektorat Kolaka, H Mujahidin ditemui media ini di ruang kerjanya, kemarin, menjelaskan sidang kode etik dilaksanakan pada(25/10/21) merupakan sidang pertama, dengan memanggil kepada pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Kolaka yang bertanggungjawab terhadap kerugian negara khususnya masalah aset daerah. Begitupun halnya dengan pihak ketiga ada beberapa kontraktor juga dipanggil untuk mempertanggung jawabkan terhadap kerugian negara.

“Yang jelas sesuai rekomendasi BPK bahwa kerugian negara harus dikembalikan. Tetapi Pemda Kolaka akan menggelar sidang lagi apa yang harus diputuskan, selanjutnya mengkoordinasikan kepada pihak BPK,” kata Mujahidin mantan Kepala BKPSDM.

Ia merinci kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh sejumlah ASN berupa laptop yang hilang, kendaraan roda dua juga hilang dan aset lainnya nilanya mencapai sekira Rp 167 juta. Sementara dari pihak ketiga berupa kekurangan volume dari pekerjaan pisik dilakukan mencapai Rp 324 juta.

“Ini bisa saja bertambah terus, karena pihak BPK terus melakukan pemeriksaan terhadap semua aset mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2019,” jelas Mujahidin.

Menjadi salah satu permasalahan kata Mujahidin ada beberapa ASN yang sudah ada laporan Polisi atas kehilangan kendaraan karena dicuri saat menjalan tugas. Tetapi pihak BPK tetap menuntut aset itu harus diganti sesuai dengan spesifikasinya.

“Ini yang agak rumit, meskipun sudah ada keterangan Polisi terkait hilangnya motor tersebut, tetapi pihak BPK tetap menuntut barang itu harus tetap diganti. Begitupun halnya dengan aset lain seperti laptop yang hilang harus diganti sesuai spesifikasi barang tersebut. Dan itu sesuai tuntutan UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara,” kata Mujahidin.(pil)

Pos terkait