MAKASSAR, UPEKS– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memutuskan untuk menutup Balaikota Makassar selama sepekan. Penutupan sementara tersebut berlangsung 8-15 Juli 2021.
Dimana, ada sekitar 1.600 pegawai yang berkantor di Balaikota Makassar. Mereka pun harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
“Yang berkantor di Balaikota sekitar 1.600 an orang. Jadi semuanya WFH sesuai edaran wali kota,” kata Munandar, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Kamis (8/7/2021).
Sehingga, pelayanan berbasis online harus dimaksimalkan selama penutupan sementara ini. Sektor perizinan menjadi salah satu pelayanan yang terganggu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar yang berada di Balaikota Makassar terpaksa tutup.
Kepala DPMPTSP Makassar, Andi Bukti Djufrie mengatakan, semua pegawai DPMPTSP Makassar bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Untungnya, DPMPTSP Makassar sudah penerapkan pelayanan perizinan secara online.
“Pelayanan perizinan yang diterapkan sudah berbasis online,” kata Bukti, Kamis (8/7/2021).
Kendati demikian, DPMPTSP Makassar hanya bisa melayani permohonan izin secara online. Masyarakat hanya bisa melakukan pendaftaran saja.
“Untuk sementara hanya pendaftaran secara online saja,” kata Bukti.
Sementara kajian teknis dan penerbitan izin baru bisa dilakukan ketika Balaikota Makassar kembali dibuka.
“Kajian teknis harus dilakukan di kantor. Begitu juga untuk penerbitan izin karena semua perangkat ada di kantor,” beber Bukti.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, penutupan Balaikota menyusul adanya pegawai yang terkonfirmasi positif Covid 19.
“Dikarenakan kondisi maraknya pegawai Pemerintah Kota Makassar yang terkena covid-19 sebanyak 24 orang suspek positif dan satu orang suspek positif meninggal dunia,” kata Danny, sapaan Ramdhan.
“Maka dengan ini per tanggal 8 Juli 2021, Balaikota Makassar diberlakukan 100 persen WFH sampai dengan tanggal 15 Juli 2021,” katanya lagi.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar tengah berkoordinasi dengan puskesmas-puskesmas dan Satgas Hunter Covid untuk melakukan tracing terhadap pegawai yang menjadi suspek tersebut.
“Sementara ini kita tengah berkoordinasi dengan Satgas dan puskesmas untuk melakukan tracing terhadap pegawai bersangkutan,” kata Agus Djaja Said, Sekretaris Dinkes Makassar, Kamis kemarin.
Koordinasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pegawai-pegawai terkonfirmasi positif Covid. Identifikasi yang dilakukan berupa pendataan alamat hingga kontak eratnya.
Sayangnya, Agus belum bisa memberikan keterangan pegawai dari OPD mana saja yang terkonfirmasi positif tersebut. (rul)
