SOPPENG,UPEKS.co.id — Pembangunan jembatan Pacongkang yang menghubungkan dua Desa di Soppeng menuai pro kontra.
Problemnya, rumah warga yang terkena dampak pembangunan jembatan ini belum ada kejelasan terkait ganti rugi pembebasan lahan.
Hal itu diungkapkan Neni Trisnawati (35), salah satu warga yang terkena dampak pembangunan jembatan tersebut.
Kata Neni, rumahnya terkena dampak pembangunan jembatan. Namun tidak pernah menghalangi untuk dikerjakannya pembangunan jembatan tersebut. Hanya dia meminta secepatnya ada keputusan terkait ganti rugi.
“Sudah sering kami lakukan pertemuan terkait permintaan pembebasan lahan ini. Kami juga sudah bahas ke kantor Desa tentang permintaan ganti rugi, tapi hingga saat ini belum ada kejelasan,” ucap Neni saat ditemui Upeks, Rabu (29/07/2020).
Neni pun kecewa, kedatangan anggota DPR RI, Dr H Muh Aras saat meninjau pembangunan jembatan tersebut.
Pasalnya, ia mengira kedatangannya untuk membahas ganti rugi, namun nyatanya, baru ingin dibahas.
“Saya kira kedatangan bapak Anggota DPR RI kesini itu untuk memberikan keputusan pembayaran lahan kami, tapi ternyata baru mau dibahas. Sekarang bapak bilang, tidak ada dananya, jadi sampai sekarang belum ada penyelesaian,” tuturnya.
Dirinya berharap pembayaran ganti rugi pembebasan lahan dibayarkan secepatnya. “Semoga secepatnya dibayar. Apalagi kontraktor saat ini tidak bisa jalankan kerjanya, karena empat rumah itu tidak diperkenankan dibongkar. Seandainya ada dananya, besok pasti langsung dibongkar rumah,” ketusnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI, Dr H Muh Aras kunjungan kerja ke Soppeng untuk meninjau pembangunan jembatan Pacongkang.
Namun terkait pembebasan lahan milik warga, H Muh Aras mengaku program tersebut sebenarnya terakhir dimasukkan dalam program tahun ini.
“Jadi Pemprov Sulsel tidak sempat memikirkan, ternyata ada lahan rumah yang harus dibebaskan. Sementara pikiran kita, itu adalah bekas jembatan lama dan tanah itu semua milik negara, sehingga tidak berpikir ada lokasi milik perorangan,” ucapnya.
Dirinya pun berharap ada komunikasi yang intens sehingga ada solusi yang bisa diambil.
“Jangan pernah putus komunikasi sehingga seluruh masalah-masalah kita bisa selesaikan. Karena paling tidak bahwa masyarakat juga tidak perlu dirugikan dan kontraktor juga tetap jalan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Politisi partai PPP ini mengungkapkan, saat ini pemerintah pada posisi yang harus memfasilitasi untuk
persiapkan anggarannya. Namun kata dia, anggarannya tidak serta merta juga langsung turun, karena semuanya melalui program.
Olehnya itu, sebagai pejabat negara tentu mengeluarkan anggaran itu ada SOP-nya. “Jadi saya berharap masyarakat untuk bersabar. Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan membantu komunikasikan agar masalahnya cepat selesai,” tandasnya. (Min).
