MAKASSAR, UPEKS— Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya realisasi belanja modal dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PKS menilai serapan belanja modal yang baru mencapai sekitar 80 persen menjadi indikator masih belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Hartono, usai Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Makassar, Kamis (16/7/2026).
Menurut Hartono, rendahnya serapan belanja modal diduga dipengaruhi lambatnya proses perencanaan hingga pengadaan proyek. Akibatnya, banyak pekerjaan baru dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran.
“Termasuk misalnya pada beberapa proyek infrastruktur, kenapa itu tidak maksimal serapan anggarannya? Itu boleh disebabkan oleh perencanaan yang lambat, proses tender proyek yang lambat. Sehingga biasanya dikerjakan di akhir tahun, ketemu dengan kondisi cuacanya sudah tidak memungkinkan, sehingga menjadi tidak terserap anggarannya,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Makassar mempercepat proses perencanaan program dan pelaksanaan tender sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tidak menumpuk di penghujung tahun anggaran.
“Tentu kami meminta kepada pemerintah kota supaya ke depan itu lebih serius dalam hal bagaimana perencanaan itu dipercepat, dan perencanaan yang betul-betul menjawab kebutuhan dari masyarakat kita,” lanjutnya.
Selain persoalan belanja modal, Hartono juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Menurutnya, tingginya SiLPA tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bentuk efisiensi, melainkan menunjukkan masih banyak program yang gagal direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.
“Karena kita lihat juga sisa lebih anggaran kita kan masih signifikan, masih cukup besar. Itu menunjukkan bahwa kita tidak melihat SiLPA yang besar itu sebagai pencerminan efisiensi pelaksanaan pemerintahan. Tidak, tapi lebih pada banyaknya program yang tidak bisa dieksekusi dalam tahun anggaran berjalan,” ujarnya.
Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Hartono mendorong Pemerintah Kota Makassar mengintensifkan penggalian seluruh sumber pendapatan sekaligus menutup berbagai potensi kebocoran agar target PAD dapat tercapai.
Ia menilai upaya tersebut perlu diperkuat melalui digitalisasi sistem penerimaan daerah, termasuk pada sektor perpajakan dan perparkiran.
“Karena itu kami mendorong Fraksi PKS mendorong untuk digitalisasi penerimaan daerah itu semakin dimassifkan, termasuk misalnya digitalisasi pajak-pajak, seluruh jenis pajak termasuk perparkiran kita supaya ini bisa dimaksimalkan penerimaan kita di seluruh sumber-sumber yang memang secara legal dimungkinkan oleh pemerintah kota,” pungkasnya. (jir)
