MAJENE, Upeks.co.id — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) melalui Rumah BUMN PLN Majene menyatakan komitmen dalam mendukung program Penanganan Akses Reforma Agraria yang diinisiasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majene. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Ekspose Data dan Perencanaan Kerja Sama Akses Reforma Agraria di Kecamatan Pamboang, Selasa (21/7).
Program Reforma Agraria merupakan kebijakan pemerintah untuk menata ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Selain pilar penataan aset melalui legalisasi dan redistribusi lahan, program ini juga mencakup penataan akses untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pada 2026, lokasi binaan difokuskan pada Desa Limbua di Kecamatan Sendana dan Desa Bonde Utara di Kecamatan Pamboang. Berdasarkan data BPN, terdapat sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) di dua wilayah tersebut, dengan 66 persen telah memiliki sertifikat tanah redistribusi dan 34 persen melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kepala Kantor BPN Kabupaten Majene, Muhammad Ilham Yamin, S.E., S.H., M.M., mengatakan penataan akses menjadi tahap penting setelah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah.
“Kami mengapresiasi dukungan PLN UID Sulselrabar melalui Rumah BUMN Majene yang turut mengambil peran dalam Program Reforma Agraria. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha sehingga tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Ilham.
Rata-rata penghasilan warga di kedua desa tercatat masih di bawah Rp2 juta per bulan. Kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil di kawasan tersebut antara lain keterbatasan modal, kapasitas produksi rendah, pemasaran terbatas, dan lemahnya kelembagaan usaha. Mayoritas warga masih menjual hasil bumi dalam bentuk bahan mentah. Desa Bonde Utara memiliki potensi hasil perikanan tangkap, sementara Desa Limbua unggul pada hasil pertanian bawang merah.
Manager Rumah BUMN PLN Majene, Haidir Ali, mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan usaha kepada masyarakat di dua desa tersebut.
“Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Rumah BUMN PLN Majene akan mendampingi masyarakat mulai dari pembentukan kelompok usaha, fasilitasi legalitas usaha seperti NIB dan PT Perorangan, hingga pengurusan sertifikasi produk, seperti Izin Edar, Sertifikasi Halal, dan HKI Merek. Kami juga akan memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan UMKM, sekaligus mendorong hilirisasi produk melalui pendampingan kemasan, digitalisasi usaha, dan perluasan akses pemasaran agar produk lokal memiliki nilai jual yang lebih tinggi,” kata Haidir Ali.
Pada kesempatan berbeda, General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, mengapresiasi sinergi antara Rumah BUMN PLN Majene dan BPN Kabupaten Majene.
“Kami berharap Program Reforma Agraria ini mampu menyatukan berbagai instansi untuk bersama-sama mengambil peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLN melalui Rumah BUMN siap mendukung penguatan kapasitas UMKM agar pemanfaatan tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat memberikan nilai tambah dan mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi di Desa Limbua dan Desa Bonde Utara,” kata Edyansyah.
Edyansyah mencatat UMKM binaan Rumah BUMN PLN Majene saat ini telah mencapai 922 UMKM, dan tentunya akan terus terbuka kesempatan bagi pelaku usaha di Kabupaten Majene untuk bergabung sebagai mitra binaan melalui program pelatihan dan pendampingan gratis.
“Rumah BUMN kami hadir sebagai ruang belajar, berkolaborasi, dan bertumbuh bagi para pelaku UMKM. Saat ini total sebanyak 922 UMKM yang telah menjadi mitra binaan di Rumah BUMN PLN Majene. Kami mengajak seluruh UMKM di Majene untuk bergabung dan memanfaatkan fasilitas serta pendampingan yang tersedia agar usahanya semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” kata Edyansyah. (*)
