MAKASSAR, UPEKS.co.id – Kapolda Sulsel, Djuhandhani Rahardjo Puro, melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor pelayanan BPKB Prototype Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel Tahun Anggaran 2026, di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol Gidion Arif Setyawan bersama para pejabat utama Polda Sulsel dan jajaran kapolres yakni Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti, Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, serta Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya.
Pembangunan fasilitas pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya pada sektor registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, pembangunan kantor pelayanan itu merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri dalam memperkuat pelayanan publik yang dijalankan jajaran lalu lintas.
“Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri yaitu perlindungan, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan harus terus ditingkatkan,” ujar Djuhandhani.
Menurutnya, peningkatan layanan juga sejalan dengan kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor lalu lintas yang dinilai mengalami pertumbuhan cukup signifikan.
Ia menyebut penerimaan yang meningkat diharapkan kembali dirasakan masyarakat, melalui penyediaan sarana pelayanan yang lebih baik dan modern.
Kapolda Sulsel menegaskan, kehadiran Polri harus memberikan kemudahan, kecepatan, dan kualitas layanan yang lebih optimal bagi masyarakat. Termasuk dalam pengurusan BPKB dan administrasi kendaraan.
Selain faktor sumber daya manusia, kata dia, pelayanan prima juga harus didukung fasilitas dan infrastruktur yang memadai.
“Harapannya masyarakat Sulawesi Selatan nantinya lebih terbantu dalam pelayanan BPKB dan administrasi kendaraan lainnya,” katanya.
Djuhandhani juga menilai, pembangunan kantor pelayanan modern dapat menjadi salah satu langkah menekan praktik pungutan liar. Sekaligus menciptakan sistem pelayanan yang lebih tertata dan transparan.
Ia mengungkapkan gedung pelayanan yang dibangun masuk kategori tipe terbesar di kelasnya dengan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp39 miliar.
“Ini tipe C yang terbesar. Untuk anggarannya, menggunakan APBN sebesar Rp39 miliar,” beber alumnus Akpol 1991 ini.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol Pria Budi mengatakan, pembangunan gedung pelayanan BPKB Prototype diarahkan untuk menghadirkan sistem pelayanan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ke depan pelayanan akan dikembangkan dengan prinsip cepat, murah, transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi.
“Pembangunan gedung tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 180 hari atau sekitar enam bulan,” jelas Pria Budi.(Jay)
