MAROS, Upeks — Pemerintah Kabupaten Maros menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendorong efisiensi energi nasional.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika global, terutama konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah pusat pun mengimbau penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai sektor, termasuk aktivitas perkantoran.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Ia menegaskan, kejelasan aturan teknis diperlukan agar pelaksanaan WFH berjalan efektif tanpa mengganggu kinerja ASN. Produktivitas pegawai, menurutnya, tetap harus terjaga meskipun bekerja dari rumah.
Selain itu, pelayanan publik menjadi prioritas utama. Kantor-kantor yang berhubungan langsung dengan masyarakat akan diatur secara khusus agar layanan tetap optimal.
Di sisi lain, penerapan WFH dinilai berpotensi menghemat penggunaan BBM secara signifikan. Dari sekitar 11 ribu ASN di Maros, termasuk PPPK paruh waktu, diperkirakan sekitar 5.000 orang dapat menjalankan WFH.
Dengan asumsi biaya harian kendaraan roda dua sekitar Rp20 ribu dan mobil Rp50 ribu, potensi penghematan bisa mencapai Rp250 juta per hari.
Sementara itu, mekanisme pengawasan kinerja ASN selama WFH masih menunggu aturan lanjutan dari pemerintah pusat. Sistem pelaporan nantinya akan dirancang agar tetap terukur dan akuntabel.
Salah satu ASN, Ikbal, menilai kebijakan tersebut cukup relevan untuk menekan konsumsi BBM. Ia menilai pengurangan mobilitas harian secara serentak dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi.(alf)
