MAKASSAR, UPEKS— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menggelar Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025–2026 di Jalan Bilawaiya 2, RT 9 RW, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kamis (12/2/2026).
Dalam sambutannya, Hartono menegaskan bahwa posisi anggota dewan adalah pelayan masyarakat yang memegang mandat rakyat. Menurutnya, kehadiran di DPRD bukan sekadar soal duduk di kursi parlemen, tapi juga bagaimana memperjuangkan kepentingan warga.
“Kualitas anggota DPR tidak diukur dari berapa kali dia duduk sebagai wakil rakyat, tapi ditentukan seberapa mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan diolah jadi program yang diperjuangkan dan mengawal aspirasi itu sehingga sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa, tidak semua usulan masyarakat bisa langsung direalisasikan. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat dua pendekatan, yakni dari bawah (bottom-up) melalui penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota dewan.
Ada juga pendekatan dari atas (top-down). Menurutnya, banyaknya usulan dari bawah harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta rencana kerja tahunan pemerintah daerah.
Hartono mengingatkan warga agar memahami arah kebijakan dalam RPJMD sebelum mengusulkan program. Ia menilai, usulan yang tidak sejalan dengan target pembangunan daerah berpotensi tidak terakomodasi.
Setiap aspirasi, lanjutnya, akan diteruskan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah itu, dokumen tersebut dibahas bersama DPRD untuk disepakati.
“Kalau dibahas bersama-sama, tarikannya sangat kuat. Bagaimana cara menyelesaikannya, maka kami di DPRD buka RPJMD. Kalau tidak, kita ngawur bicara sementara kita tidak paham apa yang ingin dicapai dalam satu tahu,” jelasnya.
Selain menyoroti perencanaan, Hartono juga menekankan bahwa pembangunan kota tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik.
Ia menyebut, misi utama Wali Kota saat ini adalah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama melalui penguatan UMKM dan pembukaan lapangan kerja. “Nanti baru kita bicara infrastruktur,” katanya.
Dalam sesi dialog, Ketua RW setempat menyampaikan aspirasi terkait perbaikan drainase induk yang telah dibangun namun belum memiliki saluran tembus ke sungai sehingga berpotensi menimbulkan genangan.
Warga juga menyoroti keberadaan fasilitas umum (fasum) yang telah dikuasai sebagian warga dan belum memiliki alas. Mereka berharap fasum tersebut dapat ditata dan dilengkapi agar bisa difungsikan sebagai pusat aktivitas masyarakat, termasuk sentra UMKM.
Selain itu, muncul keluhan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif serta persoalan data penerima bantuan sosial.
Warga meminta pendataan ulang secara riil agar masyarakat miskin, termasuk lansia dan penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan, dapat terakomodasi.
Menanggapi hal tersebut, Hartono berjanji akan mengawal aspirasi warga, terutama terkait dukungan terhadap UMKM dan penciptaan lapangan kerja agar perekonomian masyarakat semakin membaik dan kesejahteraan dapat meningkat. (jir)
