MAKASSAR, UPEKS— Pemerintah Kota Makassar memastikan akan segera melaksanakan job fit atau uji kesesuaian jabatan terhadap pejabat struktural pada awal tahun ini.
Kebijakan tersebut akan dibarengi dengan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN), rotasi camat, serta pengisian sejumlah jabatan strategis yang hingga kini masih kosong.
Rencana tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kota Makassar. Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Irwan Djafar, menilai job fit perlu diawali dengan penilaian kinerja secara objektif terhadap seluruh ASN, tidak terbatas hanya pada camat.
“Mungkin kita lihat kinerja dulu. Selama ini, ada kan beberapa tidak terkhusus kepada camat saja ya. Semua ASN, OPD, ada yang bekerja setulus hati dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Namun, Irwan juga mengakui bahwa tidak semua pegawai menunjukkan dedikasi yang sama. Menurutnya, ada sebagian ASN yang justru menjadikan jabatan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pelayanan publik.
“Tidak bisa kita justifikasi. Ada juga memang beberapa pegawai, dia sepertinya bekerja untuk kepentingan dirinya. Bagaimana begitu dia mendapat jabatan, dia urus cuma dirinya sendiri. Perhatian kepada tanggung jawab pekerjaannya, itu tidak dia fokuskan,” katanya.
Ia menegaskan, rencana Wali Kota Makassar untuk melakukan job fit dan rotasi jabatan seharusnya tidak dimaknai sebagai bentuk hukuman.
Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya memberi ruang kepada ASN yang memiliki kinerja baik.
Ia juga menanggapi perluasan job fit yang tidak hanya menyasar pejabat eselon II, tetapi juga eselon III. Menurutnya, hal tersebut sah dilakukan selama bertujuan menempatkan orang yang tepat sesuai kompetensi.
“Karena setetahu saya job fit itu kan biasanya hanya untuk eselon II, tapi kalau di job fit juga untuk eselon III, itu bukan sesuatu masalah, itu sah-sah saja untuk mendapatkan orang yang terbaik pada posisinya,” tuturnya.
Irwan bahkan mengapresiasi sejumlah kebijakan rekrutmen dan penempatan pejabat yang dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Ia menilai, pola rotasi yang diterapkan menunjukkan kepemimpinan yang objektif dan bebas dari kepentingan pribadi.
“Jadi, saya apresiasi Pak Wali Kota, karena pengalaman sebelumnya ada rotasi eselon II, eselon III, dan seterusnya, itu menggambarkan bahwa Pak Wali Kota sekarang adalah pemimpin yang tidak ada dendam,” ungkapnya.
Menurut Irwan, indikator keberhasilan penempatan pejabat juga terlihat dari respons dan etos kerja OPD pascarotasi. Ia menyebut antusiasme para pejabat saat menghadiri rapat-rapat di DPRD sebagai sinyal positif.
“Karena selama kita berinteraksi dengan OPD-OPD yang setelah diberi jabatan, ya mudah-mudahan ini bukan karena euforia, tapi begitu ada panggilan ke DPR untuk rapat, semua sangat antusias. Berarti itu memperlihatkan bahwa orang ini mau bekerja dan mau berakselerasi,” pungkasnya. (jir)
