UMKM Pejuang Ekonomi di Masa Pandemi, Peran dan Tantangan Serta Strategi Penguatannya

UMKM Pejuang Ekonomi di Masa Pandemi, Peran dan Tantangan Serta Strategi Penguatannya

Penulis : Ginanjar Aji Nugroho

Jabatan : Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Kantor Wilayah DJPb Sulsel

Bacaan Lainnya

MAKASSAR,UPEKS.co.id— The war is not over yet. Sebuah kalimat singkat yang masih relevan untuk mendeskripsikan situasi yang sedang dihadapi oleh dunia global saat ini yang masih “berperang” melawan COVID-19.

Kehadiran COVID-19 menimbulkan damage yang masif disegala sektor dan entitas masyarakat dunia. Dampaknya terasa disegala aspek kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pelayanan publik, industri, pariwisata, perdagangan, hingga kesejahteraan. Di Indonesia, beragam kebijakan diterapkan sebagai bentuk respon terhadap pandemi yang sedang melanda. 

Dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga kebijakan lockdown. 

*UMKM Tangguh Menghadapi Gelombang Pandemi

Dari sudut pandang ekonomi, perekonomian nasional ternyata mampu bertahan di tengah gelombang pandemi, meskipun dengan mengalami kontraksi sebesar 5,32% (year-on-year) pada kuartal II tahun 2020, seperti yang diungkap BPS dalam sebuah press release.

Penopang utama ekonomi nasional pada saat terjadi gelombang pandemi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (www.ekon.go.id). Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha produktif dalam bidang perniagaan atau perdagangan yang pengelolaannya dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha, serta memiliki kriteria khusus dalam pengelompokan jenis usahanya. 

 

Besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional mencerminkan peran penting UMKM dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). 

UMKM memberikan kontribusi mencapai 60% terhadap PDB Nasional disaat pandemi sedang melanda di tahun 2021. UMKM menjadi komponen yang kuat dalam mendukung pilar ekonomi, yaitu dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptif dan responsif dalam memitigasi dampak negatif pandemi dari sisi ekonomi dalam rangka menyokong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

*Tantangan yang Dihadapi UMKM

UMKM yang mampu bertahan dimasa pandemi menjadi kunci dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM juga menjadi sektor yang mendapat pukulan telak oleh gelombang pandemi COVID-19.

Dalam satu kajian penelitian1), terungkap bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM akibat dampak pandemi COVID-19 antara lain; (1) penurunan hasil penjualan yang dipicu oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat yang lebih memprioritaskan pada kebutuhan akan makanan dan penyediaan alat-alat kesehatan; (2) kurang efektifnya pemasaran produk yang dihasilkan; (3) kurangnya permodalan yang juga dipicu oleh kredit macet yang dialami UMKM akibat menurunnya hasil penjualan produk; (4) penurunan kegiatan produksi dan distribusi, dan (5) kendala dalam memperoleh bahan baku produksi. 

*Strategi Penguatan UMKM Melalui Peningkatan Akses Pembiayaan

Selama hampir tiga tahun melanda, gelombang pandemi belum sepenuhnya usai. UMKM sebagai salah satu entitas yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian, dituntut untuk bertindak luar biasa agar mampu bertahan menjaga produktivitasnya dimasa pandemi. Sementara itu, kinerja ekonomi secara agregat menunjukkan tren yang membaik memasuki tahun 2022. Tren penguatan ekonomi terjaga hingga triwulan III tahun 2022. Menurut data yang dilansir BPS, pencapaian ekonomi hingga triwulan III tahun 2022 terhadap triwulan I tahun 2021, mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 % (year-on-year). 

Untuk mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap sektor UMKM. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian. Sebagai regulator, pemerintah menghadirkan kebijakan yang pruden untuk mendukung penguatan peran UMKM. Salah satu strategi yang dijalankan untuk mendukung penguatan peran dan pengembangan UMKM yaitu melalui peningkatan akses pembiayaan, seperti subsidi bunga dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang penyalurannya dilakukan oleh lembaga keuangan.

Secara definisi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) diartikan sebagai pembiayaan modal kerja kepada debitur individu, badan usaha, maupun elompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program KUR ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu peran pemerintah dalam pogram KUR ini adalah pemberian subsidi bunga/subsidi marjin penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR. Dengan adanya keunggulan ini diharapkan dapat mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan potensi usaha yang dimiliki.

Selain program KUR, pemerintah juga menyediakan akses pembiayaan bagi calon debitur atau pelaku usaha produktif yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan melalui program KUR, yaitu dengan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memaksimalkan pemberdayaan usaha ultra mikro yang berbasis ekonomi kerakyatan. Salah satu keunggulan UMi dibanding KUR adalah dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha yang belum bisa mendapatkan fasilitas program KUR. 

*Kontribusi dan Ekspektasi Terhadap Fasilitas Pembiayaan

Penyediaan akses pembiayaan yang diwujudkan dalam pelaksanaan program KUR dan pembiayaan UMi, secara nyata telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan perekonomian UMKM. Hal ini dapat dilihat pada hasil simpulan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Sebuah kajian2) mengungkapkan bahwa, penyaluran KUR yang efektif, mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya akan memberikan multiplier effect pada perekonomian3). 

Implementasi Program KUR juga mendorong perkembangan UMKM melalui 2 (dua) unsur penting, yaitu pemerintah dan lembaga penyalur. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah sebagai fasilitator antara para pelaku UMKM dengan pihak perbankan atau lembaga penyalur KUR dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan dalam memberikan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan. Adapun peran lembaga penyalur adalah dengan memberikan aksesibilitas bagi pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman4). Pembiayaan UMi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM5). 

Hal ini juga mengindikasikan adanya kontribusi dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi pelaku UMKM. Pembiayaan UMi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi pada industri mikro dan kecil6).

Program KUR dan Pembiayaan UMi secara bersama-sama telah memberikan suplemen terhadap keberlangsungan produktivitas UMKM sebagai pelaku ekonomi kreatif. Oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menaikkan nilai alokasi penyaluran KUR dari Rp 373,17 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 460 triliun pada tahun 2023. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung penguatan peran UMKM dan pemberdayaan pelaku UMKM (www.kompas.id).

Harapannya, hal ini dapat meningkatkan produktivitas usaha produktif dan memberikan dorongan agar semakin banyak terbentuk kemitraan antarpelaku bisnis UMKM, bahkan dengan perusahaan besar. (***)