Makassar, UPEKS.co.id – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk optimistis mencapai target menghimpun 200 ribu calon jemaah haji sepanjang 2026.
Memasuki semester II, perseroan menyebut kinerja penghimpunan jemaah menunjukkan tren positif, terutama di wilayah Sulawesi Selatan yang telah melampaui target secara proporsional.
Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan, Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah dengan minat berhaji tertinggi di Indonesia.
Persentase pendaftar haji di provinsi ini mencapai sekitar 4 persen dari jumlah penduduk, atau dua kali lipat dibanding rata-rata sejumlah daerah lain yang berada di kisaran 2 persen.
“Yang paling memenuhi bahkan melampaui target secara proporsional adalah Sulawesi Selatan. Kalau rata-rata daerah lain sekitar 2 persen, di Sulawesi Selatan sudah mencapai 4 persen. Ini menunjukkan semangat berhaji masyarakat sangat tinggi,” ujar Imam usai Synergy Roadshow 2026 BPKH dan Bank Muamalat di Hotel Rinra Makassar, Kamis (7/8).
Kata Imam, secara nasional target penghimpunan 200 ribu jemaah haji masih terus dikejar hingga akhir tahun. Memasuki semester II, pihaknya belum membeberkan angka capaian nasional, namun menegaskan wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menjadi kontributor terbesar karena realisasinya telah mencapai sekitar 60 persen dari target wilayah.
Dia menilai tingginya animo masyarakat Sulawesi Selatan tidak hanya mencerminkan kemampuan finansial, tetapi juga kuatnya modal spiritual masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.
“Kalau daerah lain dua persen, di sini empat persen. Artinya dua kali lipat. Ini menjadi indikator semangat masyarakat untuk berhaji sangat besar,” katanya.
Untuk mencapai target nasional tersebut, Bank Muamalat memperkuat sinergi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui pengembangan layanan digital, edukasi masyarakat, hingga penguatan ekosistem haji nasional.
Imam menjelaskan, Bank Muamalat menghadirkan berbagai inovasi, mulai dari fitur Bank Haji pada aplikasi Muamalat DIN, pembukaan rekening setoran haji secara digital, layanan pelunasan haji, hingga skema angsuran pelunasan bagi calon jemaah.
Menurutnya, fasilitas angsuran pelunasan dirancang agar calon jemaah dapat mempersiapkan biaya haji secara bertahap selama masa tunggu yang saat ini rata-rata mencapai 26 tahun.
“Selama ini banyak calon jemaah yang sudah mendapat nomor porsi, tetapi tidak menyiapkan dana pelunasan sehingga berpotensi gagal berangkat. Karena itu kami menghadirkan program angsuran pelunasan agar masyarakat bisa mencicil lebih awal,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menambahkan pengelolaan dana haji harus memberikan manfaat yang adil, baik bagi jemaah yang akan berangkat maupun sekitar 5,6 juta calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu.
Ia menjelaskan, setelah setoran awal haji sebesar Rp25 juta memenuhi syarat dan calon jemaah memperoleh nomor porsi, dana tersebut mulai dikelola BPKH secara syariah untuk menghasilkan nilai manfaat.
“Yang kami pikirkan bukan hanya jemaah yang segera berangkat, tetapi juga jutaan calon jemaah yang masih menunggu. Dana haji harus dikelola secara adil agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh jemaah,” ujar Harry.
Melalui kolaborasi ini, BPKH dan Bank Muamalat juga terus memperluas integrasi layanan digital melalui BPKH Apps, fitur Bank Haji di Muamalat DIN, layanan pembukaan rekening setoran dan pelunasan haji, serta sistem pembayaran digital guna mempermudah akses layanan haji bagi masyarakat. (Mimi)
