BPS Bulukumba Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

BPS Bulukumba Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

BULUKUMBA, UPEKS.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), di Ballroom Hotel Agri Bulukumba, Selasa (23/8/22).

Kepala KPPN Bantaeng, Moch Fajar Adcha, SE, MM dalam sambutanya, mengatakan, Pencanangan Zona Integritas tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Bacaan Lainnya
 

“Road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima,” kata Fajar.

Lanjutnya, Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima,” jelas Fajar.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

“Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas,” ungkap Fajar.

Kepala BPS Bulukumba, Drs. Mattaliu, dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu wujud komitmen kuat BPS Kabupaten Bulukumba untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kegiatan yang saat ini sedang kita lakukan Bersama merupakan tonggak awal BPS Bulukumba dalam mewujudnya misi besar untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi,” jelas Drs. Mattaliu.

Sementara itu, Bupati Bulukumba, H. A. Muchtar Ali Yusuf, mengatakan, dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dan memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat, BPS Bulukumba mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Peran BPS amatlah penting dan strategis, tidak ada keberhasilan sebuah pembangunan tanpa data. Untuk itu saya berharap BPS terus bekerja profesional, memberikan dedikasi dan kontribusinya bagi pembangunan Kabupaten Bulukumba,” ungkap Bupati.

Kegiatan pencanangan zona integritas ini ditandai Penandatanganan Piagam Pencanangan yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba selaku yang mencanangkan Zona Integritas, serta akan dilakukan penandatanganan juga oleh para saksi sebagai berikut, Saksi 1 Bupati Bulukumba, Saksi 2 Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi 3 Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Saksi 4 Kepala Pengadilan Bulukumba, Saksi 5 Kepala KPPN Bantaeng. (sufri)