Pasca Eksekusi, LLDIKTI Wilayah IX Sebut Penyelenggara Akademik Ada Pada UPRI

  • Whatsapp
Pasca Eksekusi, LLDIKTI Wilayah IX Sebut Penyelenggara Akademik Ada Pada UPRI

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kisruh Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) dan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makasaar, hingga kini masih saja terus bergulir.

Meski Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah membacakan eksekusi pemberhentian aktivitas proses akademik di Kampus UPRI Makassar, di Jl Gunung Bawakaraeng. Namun, hal ini dinilai keluar dari amar putusan.

Bacaan Lainnya

Kepala LLDIKTI IX Sultanbatara, Andi Lukman dikonfirmasi mengatakan, melihat sengeketa  UPRI vs UVRI merupakan persoalan sudah lama. Andi Lukman menilai ada campur tangan kementerian.

Andi Lukman menceritakan, perjalanan kedua perguruan tinggi, ada sejarah yang membuat UPRI terus dipersengketakan, sehingga Menteri sebelumnya (Natsir) mengambil kebijakan dengan masing-masing diberi kesempatan membuka perguruan tinggi tanpa menggunakan nama UVRI.

Atas kebijakan itu, kemudian muncul kedua pihak masing-masing Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) dan Universitas Karya Dharma Makassar (UKDM) atau sebelumnya UVRI.

“Makanya UVRI saat ini wajib penyelenggaraan pendidikannya itu dicabut,” ucap Andi Lukman saat ditemui, Rabu (30/3/22).

Lukman menyebut, persoalan eksekusi sebelumnya tidak ada kaitannya pada perizinan akademik. Tetapi, persoalan ini sebagai permasalahan hukum sehingga tidak ada kaitannya pada perizinan. UPRI tetap bisa melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

“UPRI yah UPRI (Pejuang), sementara UKDM yah tetap UKDM.

Jadi real saat ini UVRI yang sebelumnya UKDM tidak memiliki izin. Tidak diperkenankan untuk melakukan operasional karena yang ada sekarang hanyalah UPRI (Pejuang) sebagai pendirian baru. LLDIKTI pun menunggu apabila UVRI ingin melakukan perizinan,” sambungnya.

Kendati demikian, persoalan seperti ini pastinya bakal terus berlanjut. Apalagi tidak dapat diketahui bilamana permasalahan tersebut masih terdapat perbuatan hukum dibelakangnya. 

Ia pun berharap pengelolaan atau penyelenggara UPRI yang memiliki perizinan dari kementerian dan UKDM atau UVRI yang juga memiliki perizinan dari pemerintah, tetap melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. 

“Semuanya jangan resah untuk melakukan pendidikan karena akan  berdampak pada akademik. Kami dari LLDIKTI melayani perguruan yang ada izin kementerian. Keduanya pun sama bisa melakukan aktivitas pendidikan,” tutupnya. (Jay)