Kemenag Kabupaten/Kota Diminta Selektif Keluarkan Izin Operasional Pesantren

  • Whatsapp
Kemenag Kabupaten/Kota Diminta Selektif Keluarkan Izin Operasional Pesantren

Bulukumba,Upeks.co.id– Kepala  Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren serta Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian  Agama se Kabupaten /Kota menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Arini 1 Kabupaten Bulukumba, Jumat (07/01/2022).

Kepala Kanwil Wilayah Kemenag Sulsel, H Khaeroni menyampaikan beberapa point penting terkait tugas, pokok dan fungsi Bidang PD. Pontren terutama untuk melakukan pendataan dan pemetaan kaitannya dengan Pondok Pesantren mengacu pada UU 18 tahun 2019

Bacaan Lainnya

“Saya berharap setiap Kabupaten dan Kota memiliki peta yang yang jelas tentang Arkanul Ma’had atau Rukun Pesantren. Semua unsur yang wajib untuk pondok pesantren, dari masjid, pondok, kiai, santri, dan pembelajaran kitab kuning,” tegasnya.

“Dengan pemetaan pendidikan Pesantren yang jelas maka Langkah-langkah pembinaan dapat dilakukan,”ujarnya.

Tak kalah pentingnya, Khaeroni meminta Kemenag Kabupaten dan Kota jauh lebih selektif dalam memberikan izin pendirian pondok pesantren. Jika ada kelompok masyarakat yang ingin mendirikan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. “Apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Jangan karena tidak enak menolak sehingga diberikan izin. Ini menandakan Kemenag tidak mampu menjalankan amanat Undang-Undang,” ungkapnya.

“Saya ingatkan Kemenag untuk bisa menjadi filter, sebab bila pada level bawah saja tidak mampu menjalankan amanat Undang-undang bagaimana bisa diberi amanah pada level lebih tinggi,” pungkasnya.

Selanjutnya, Kepala Bidang PD. Pontren, H Mulyadi memaparkan program Bidang PD. Pontren dengan menitipkan dua program unggulan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan pendidikan pesantren yakni Peta Jalan Kemandirian Pondok Pesantren dan Moderasi Beragama.

 

Disampaikannya terkait Peta Jalan Kemandirian Pesantren, Tahun 2021 kemarin, sebanyak 105  Pondok Pesantren Se Indonesia mendapat asupan kemandirian dan 5 diantaranya berada dalam wilayah kerja Kemenag Sulsel yaitu, PP. Nahdlatul Ulum Kab. Bone sebesar 361 juta, PP. As Salman Allakuang Kab. Sidrap sebesar 250 juta, PP. As’adiyah Kab. Wajo 250 juta, PP. Al Ikhlas ujung Kab. Bone 250 juta dan PP. Yasrib Kab. Soppeng sebesar 250 juta.

“Tahun ini anggaran sebesar Rp. 136 M disiapkan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI sebagai stimulus program peta jalan Kemandirian Pondok Pesantren untuk 500 Pesantren di Indonesia dengan harapan semoga dapat kembali menyasar beberapa Pondok Pesantren yang ada di Sulawesi Selatan,” harapnya.

Senada dengan bahasa Kakanwil sebelumnya, Mulyadi benar-benar meminta kesediaan Kemenag Kabupaten-Kota untuk senantiasa menjadi filter terbitnya izin operasional bagi Pondok Pesantren maupun sekolah Tahfidz dengan melakukan monitoring secara mendalam.

Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan pemaparan program Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren secara berurutan, Seksi Pend. Pesantren dan Kesetaraan, Seksi Pendidikan Al-Quran, Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Ma’had Aly diakhiri Seksi Madrasah Diniyah Takmiliyah. (rls)