Wabup Irwan : Usulan Alih Fungsi Hutan Lutim Diakomodir KemenLHK

  • Whatsapp

Wabup Irwan : Usulan Alih Fungsi Hutan Lutim Diakomodir KemenLHK

LUTIM.UPEKS.co.id—“Alhamdulillah, sebagian besar usulan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) untuk
pengalihan fungsi kawasan hutan telah diakomodir KemenLHK.

Bacaan Lainnya

Demikian Wabup Lutim, Irwan Bachri Syam, setelah menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan
Penunjukan Bukan Kawasan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyerahan SK bernomor SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tertanggal 28 Mei 2019 dilaksanakan Senin, 19 Agustus 2019 di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Kantor Gubernur Provinsi Sulsel.

Bersama wabup, turut hadir 15 kepala daerah lainnya se-Sulsel bersama masing-masing Kepala Dinas terkait,
para Kepala Badan Perencanaan Daerah masing-masing, para Ketua DPRD masing-masing, Para Kepala Kantor
Pertanahan masing-masing dan beberapa unsur terkait di lingkup Pemprov Sulsel.

Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KemenLHK, Yuyu Rahayu  menyampaikan, tidak semua usulan yang disampaikan seluas sekitar 300.000 ha se-Sulsel dapat dipenuhi.

Hanya sekitar 90.000 ha saja yang diakomodir setelah melalui tahap pengujian dan verifikasi tim terpadu review
RTRW Sulsel Substansi kehutanan, ujarnya.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang juga hadir dalam penyerahan SK ini menyampaikan, perubahan  peruntukan dan perubahan fungsi ini sangat penting untuk mendukung proyek-proyek strategis yang akan dan  sedang berjalan di Provinsi Sulsel.

”Terutama yang terindikasi bersinggungan masuk dalam kawasan hutan seperti pembangunan waduk, jalan dan
lain sebagainya,” kata gubernur.

Wabup Irwan menambahkan, patut disyukuri, dari grand total usulan kita untuk perubahan peruntukan dan
perubahan fungsi kawasan sebanyak 80.934,36 ha, dapat diakomodir sebanyak 43.007,66 ha atau setara  53,14%.

Tentunya hal ini berdampak positif bagi masyarakat Luwu Timur, dan kami selaku Pemerintah daerah dapat
memaksimalkan segala upaya guna pemanfaatan lahan pengalihan ini untuk pembangunan demi kepentingan
masyarakat Luwu Timur.

“Meski demikian, kita tetap harus menjaga hutan, sebagai sumber air apalagi kita di Luwu Timur ini. Jangan  biarkan penebangan liar oleh oknum tak bertanggungjawab. Alih fungsi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap Irwan.

Dari catatan data, usulan perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi non kawasan sebanyak 47.564,15
ha, diakomodir seluas 22.221,21 ha. Untuk usulan perubahan fungsi kawasan seluas 33.370,21 ha berubah fungsi  dari hutan lindung menjadi hutan produksi seluas 9.878,02 ha dan menjadi hutan produksi terbatas seluas  10.908,44 ha. (citizen report/hms).

Pos terkait