Dewan Setujui Ranperda Pertanggungjawaan Pelaksanaan APBD 2018

  • Whatsapp

Dewan Setujui Ranperda Pertanggungjawaan Pelaksanaan APBD 2018

GOWA, UPEKS.co.id— Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Kabupaten Gowa tahun 2018, telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kabupaten Gowa.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan Tim Badan Anggaran DPRD Gowa, Ridwan Gading saat melaporkan hasil rapat kerja, di  Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa, Selasa (16/7/2019).

Ridwan Gading, mengatakan setelah melalui proses mulai dari penyerahan ranperda, kemudian pemandangan  umum fraksi dan jawaban dari Bupati, serta selanjutnya dibahas oleh badan anggaran DPRD bersama tim  anggaran Pemkab Gowa, sehingga telah ditetapkan Ranperda pertanggungjawaban ini menjadi Perda.

” Setelah melalui rapat, kami menyepakati dan menyetujui ranperda ini menjadi perda, serta sangat mengapresiasi  realisasi PAD Gowa yang mencapai target yakni 104,3 persen dan telah mempertahankan predikat WTP delapan  kali berturut-turut,” ungkapnya dihadapan peserta rapat paripurna.

Kendati demikian, untuk memajukan Kabupaten Gowa, pihaknya turut memberikan saran terhadap Pemkab Gowa,  yakni agar terus menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang lain, dan meningkatkan pengawasan yang  ketat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

” Kedepannya diharapkan Pemkab Gowa terus mempertahankan kinerjanya bahkan meningkatkan PAD dan dana  bagi hasil pajak provinsi, serta akurasi perencanaan ditingkatkan lagi,” harap Ridwan Gani.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni mengungkapkan rasa terimakasihnya terhadap  DPRD Gowa, tentang ditetapkannya Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Gowa tahun 2018.

” Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada anggota DPRD dan jajaran  sehingga pembahasan Ranperda ini mendapatkan persetujuan, walaupun disertai dengan saran dan  pertimbangan yang sifatnya membangun, tentunya akan kami tindaklanjuti untuk pelaksanaan anggaran di tahun
mendatang,” ungkapnya.

Olehnya dirinya mengimbau para unit kerja pengelola yang memiliki sumber penerimaan, agar meningkatkan PAD  melalui penyesuaian Perda yang ada maupun penggarapan perda baru, serta melakukan pengawasan yang lebih  ketat atas pengelolaan PAD.

Sekadar diketahui total anggaran pendapatan daerah 2018 Rp 1.982.464.216.421.23, terealisasi Rp 1.972.677.820.136,60 atau 99,51 persen. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah Rp 191.281.349.136,23  dan pengeluaran Rp 53.685.498.000,00 sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp
91.351.245.045,91. (Sofyan).

Pos terkait