MAKASSAR, Upeks.co.id – Penataan kawasan dan aset pemerintah menjadi perhatian dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dan jajaran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan yang dipimpin Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, H.M. Jusuf Kalla (JK).
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor KADIN Sulsel, Selasa (4/8/2026).
Rapat tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya dalam mendukung pembangunan, penataan kawasan, pengelolaan aset, serta mendorong peningkatan investasi di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan.
Pertemuan juga menjadi ruang silaturahmi dan konsolidasi sejumlah tokoh KADIN Sulsel. Selain Jusuf Kalla, hadir pendiri Bosowa Aksa Mahmud, mantan Ketua KADIN Sulsel Zulkarnaen Arief, serta Ketua KADIN Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras.
Turut hadir Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM serta Sarana/Prasarana KADIN Indonesia, M. Azis Syamsuddin, yang mewakili Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie.
Usai rapat, agenda dilanjutkan dengan peninjauan lapangan di kawasan Kantor KADIN Sulsel. Peninjauan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Pemerintah Kota Makassar.
Di antaranya Dinas Tata Ruang (Distaru), Dinas Pertanahan (Distan), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penataan kawasan sekaligus pengelolaan aset pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Kehadiran Dinas Pertanahan dalam agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor. Penataan administrasi pertanahan dan kepastian hukum terhadap aset pemerintah dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah.
Di sisi lain, kepastian tata kelola aset dan kawasan juga menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat iklim investasi.
Sinergi pemerintah dan dunia usaha diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi. Langkah tersebut diharapkan berlanjut pada penataan kawasan yang lebih terintegrasi, pengelolaan aset yang lebih tertib, serta terciptanya kepastian bagi investasi di Makassar dan Sulawesi Selatan.(*)
