Jakarta, Upeks — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan, ketahanan
ekonomi nasional saat ini sedang diuji oleh tekanan ganda yaitu adanya gejolak geopolitik dan
fragmentasi perdagangan global, serta persoalan struktural domestik.
Kondisi ini ditandai oleh beberapa sinyal, misalnya indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang anjlok ke level 46,9 pada Juni 2026, posisi terendah dalam setahun terakhir.
Tantangan-tantangan ini menunjukan kondisi dunia usaha yang diungkap Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) dalam Konferensi Pers Pre-Rakerkonas XXXV, Selasa (28/7/2026), di
Jakarta.
Hadir dalam Konferensi Pers tersebut Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua
Umum APINDO sekaligus Ketua Penyelenggara Eddy Hussy, Wakil Ketua Umum APINDO,
Sanny Iskandar, Ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan Suhardi, Ketua Bidang Hubungan
Internasional Catharina Widjaja, Ketua Bidang UMKM sekaligus Ketua Pokja Program Strategis
Ronald Walla, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam, Ketua Komite Analis Kebijakan
Ekonomi Aviliani, Ketua Bidang Organisasi sekaligus Ketua SC Rakerkonas Anthony Hilman
dan Wakil Ketua Bidang Organisasi sekaligus Ketua Pokja Organisasi Muliawan Margadana.
Rakerkonas APINDO merupakan ruang bagi pengusaha nasional dan daerah dari 36 provinsi
dan 368 kabupaten/kota untuk menyatukan aspirasi dunia usaha daerah menjadi rekomendasi
kebijakan yang konkret dan implementatif. Hasil rekomendasi Rakerkonas APINDO akan
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai masukan strategis dalam
memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengungkapkan, tekanan terhadap dunia usaha kini
datang dari berbagai arah sekaligus. Nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp18.200 per dolar
AS dan masih bertahan lebih dari Rp18.000 pada Juli 2026. Biaya logistik nasional masih
membebani 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di atas rata-rata negara-negara lain di
kawasan. Berbagai hambatan yang dihadapi juga semakin membatasi gerak dunia usaha.
“Ketika seluruh tekanan ini datang bersamaan, perusahaan kehilangan ruang untuk
menghadapi kenaikan biaya,” tegas Shinta.
Indeks Kepercayaan Industri (IKI) turut merosot dari 54,12 pada Januari 2026 menjadi 52,90
pada Juni 2026. Meski masih di atas ambang ekspansi pada level 50, tren penurunan ini menunjukkan optimisme pelaku industri yang kian terkikis oleh tekanan produksi dan pelemahan permintaan pasar.
Di level global, pasca konflik geopolitik di Timur Tengah, harga minyak dunia sempat melonjak
hingga sekitar USD120 per barel, setelah kembali turun ke kisaran USD70-80, di akhir Juni
kembali ke meningkat ke USD100. Namun menurut Shinta, persoalan utama bagi pelaku usaha
bukan semata angka harga minyak, melainkan sulitnya memproyeksikan biaya logistik,
distribusi, dan produksi di tengah ketidakpastian yang berlangsung terus-menerus.
Shinta menegaskan kejadian PHK bukan fenomena eksklusif Indonesia.
“Hampir semua negara sedang menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia. Yang membedakan setiap negara
adalah seberapa cepat kebijakan mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan
tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar,” ujarnya.
APINDO mendorong percepatan penyelesaian dan implementasi berbagai perjanjian dagang
seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement
(IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA), serta Indonesia-Eurasian Economic Union
Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) sebagai jalan memperluas akses pasar, meningkatkan
daya saing ekspor, dan memperkuat resiliensi ekonomi nasional.
“APINDO memandang tantangan ekonomi tidak cukup dijawab dengan diagnosis. Dunia usaha membutuhkankepastian kebijakan, penyelesaian hambatan secara end-to-end, serta kolaborasi yang
berorientasi pada implementasi solusi,” ujar Shinta.
Ketua Bidang UMKM sekaligus Ketua Pokja Program Strategis APINDO, Ronald Walla,
menambahkan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kontribusi
perusahaan besar. UMKM saat ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia, menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional, dan menyumbang lebih dari 60% total
investasi, angka yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung nyata perekonomian,
bukan sekadar sektor pendukung.
Sejumlah kondisi inilah yang mendasari Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas)
APINDO ke-35 di Makassar. Rakerkonas APINDO menjadi forum strategis untuk
mengonsolidasikan persoalan nyata dunia usaha dari pusat dan daerah, membangun dialog
dengan pemerintah, dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan serta program
kerja yang implementatif.
Hadirkan Menteri, Gubernur, Duta Besar, Tokoh Nasional, dan Ketua Umum Organisasi
Pengusaha dalam Satu Forum Rakerkonas APINDO ke-35 yang berlangsung tiga hari akan menghadirkan rangkaian kegiatan yaitu Business Investment Forum dan Expo pada 3 Agustus yang menjadi forum diskusi para Kepala Daerah, termasuk kehadiran para Duta Besar atau perwakilan negara sahabat.
Puncak acara Rakerkonas pada 4 Agustus diawali dengan Pembukaan Rakerkonas yang
menghadirkan sejumlah menteri yang membahas isu lintas sektor diantaranya Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan
RI Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Menteri Lingkungan Hidup RI
Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, termasuk tokoh
nasional diantaranya Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf
Kalla, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden pada periode
pemerintahan 2014-2019 yang juga Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Sofjan Wanandi,
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Walikota Makassar Munafri Arifuddin,
Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie, dan juga turut dihadiri oleh beberapa Duta Besar dan
kepala daerah. Rangkaian acara Rakerkonas dilanjutkan pada 5 Agustus melalui kunjungan
sentra UMKM.
Makassar Jadi Gerbang Ekonomi Indonesia Timur
Pemilihan Makassar sebagai tuan rumah menegaskan fokus APINDO pada potensi ekonomi di
luar Jawa. Ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan, Suhardi, menyebut Makassar sebagai
gerbang utama perdagangan dan logistik kawasan timur Indonesia. “Sulawesi Selatan dan
Indonesia Timur punya modal besar di sektor pangan, perikanan, energi, dan ekonomi maritim.
Rakerkonas ini adalah momentum mempertemukan potensi itu langsung dengan investor,” kata
Suhardi.
Ia memastikan DPP APINDO Sulawesi Selatan siap menyambut sekitar 1000an
peserta dan tamu undangan untuk mengikuti rangkaian Rakerkonas APINDO.
Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO, Catharina Widjaja, menambahkan forum ini
akan dihadiri jaringan pelaku usaha dan duta besar dari negara sahabat. Ratusan peserta dan
delegasi yang hadir diproyeksikan turut menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner,
pariwisata, dan UMKM lokal di Makassar.
Evaluasi Tujuh Program Strategis Setahun Terakhir
Wakil Ketua Umum APINDO, Sanny Iskandar, memaparkan bahwa sepanjang satu tahun
terakhir APINDO menjalankan tujuh program strategis: agenda ketenagakerjaan, advokasi
kebijakan, Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, agenda utilisasi perjanjian
perdagangan internasional, APINDO Investment Unit untuk menghubungkan investor dengan
potensi daerah, APINDO Family Business Network, hingga program unggulan seperti APINDO
UMKM Merdeka, Gerakan Pengusaha Mengajar, dan GAS-KIPAS Stunting.
“Capaian ini akankami bawa ke hadapan seluruh Dewan Pengurus Provinsi untuk dievaluasi secara terbuka.
Rakerkonas bukan forum seremoni, tapi ruang pertanggungjawaban dan penajaman arah kerja
ke depan,” ujar Sanny.
Melalui Rakerkonas ke-35, APINDO menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional bukan
sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan hasil sinergi kolektif antara negara, dunia
usaha, pekerja, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. (*)
