Reses di Borong, Hartono Tampung Keluhan Soal SPMB hingga Drainase

Reses di Borong, Hartono Tampung Keluhan Soal SPMB hingga Drainase

MAKASSAR, UPEKS— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menggelar Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di titik pertama, tepatnya di Jalan Toddopuli 22 Permai RT 03 RW 07, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Rabu (10/6/2026).

Dalam sambutannya, Hartono menyampaikan bahwa reses merupakan momentum penting untuk menjaring masukan masyarakat sebagai bahan dalam memperjuangkan program pembangunan di tingkat pemerintah kota.

Bacaan Lainnya

Ia menegaskan komitmennya untuk mendengarkan dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan warga sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi yang masuk akan kami catat dan perjuangkan agar dapat menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan menjadi perhatian utama masyarakat setempat. Salah seorang warga mengeluhkan sistem pendaftaran peserta didik baru yang dinilai masih cukup rumit.

Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan mekanisme yang lebih sederhana sehingga memudahkan orang tua dalam mengakses layanan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan drainase di sepanjang Jalan Toddopuli 10. Menurut mereka, keberadaan saluran drainase yang memadai sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi genangan air saat musim hujan.

Aspirasi lainnya yang disampaikan adalah permohonan perbaikan paving blok di Jalan Toddopuli 22 bagian belakang yang berbatasan dengan Rumah Sakit Hermina.

Warga menilai kondisi paving blok di kawasan tersebut sudah mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih nyaman.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Hartono menyatakan seluruh aspirasi warga akan dihimpun dan dibawa dalam pembahasan di DPRD Kota Makassar untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait.

“Kami berharap seluruh masukan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan ke depan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” tutupnya. (jir)