MAKASSAR, UPEKS— Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum merata akibat perubahan data desil masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu temuan dalam pelaksanaan reses ketiga DPRD Makassar di sejumlah wilayah, khususnya di Dapil 1 Makassar.
“Jadi melalui wawancara ini kami minta kepada Pemerintah Kota Makassar untuk memperbaiki data yang ada di Kota Makassar supaya pendataan yang benar tidak menjadi pekerjaan berulang setiap tahun,” ujarnya di Kantor DPRD Makassar Senin (25/5/2026).
Muchlis menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan, perubahan desil masyarakat penerima bantuan ternyata banyak dipengaruhi oleh penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain.
Ia mencontohkan, ada warga yang sebenarnya masuk kategori tidak mampu dan berhak menerima bantuan sosial, namun status desilnya tiba-tiba meningkat sehingga tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan.
“Ternyata setelah dicek di data, ada pinjaman KUR, ada cicilan, ada transaksi ojol. Setelah ditelusuri, ternyata KTP-nya dipinjam orang lain,” katanya.
Politikus tersebut mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan KTP maupun data pribadi kepada orang lain karena dapat berdampak pada perubahan status ekonomi dalam sistem pendataan pemerintah.
“Karena datanya bisa digunakan untuk meminjam uang di bank, di ojol, dan lain-lain sehingga bisa menghilangkan bantuannya dan menaikkan desilnya,” tuturnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena banyak warga yang sebenarnya masuk kategori kurang mampu justru kehilangan akses bantuan akibat penyalahgunaan data pribadi. (jir)
