MAKASSAR, UPEKS.co.id– Realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan hingga April 2026 mencapai Rp16,71 triliun, tumbuh 10,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Pemanfaatan APBN disebut sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan global.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan Hari Utomo mengatakan, pelaksanaan anggaran terus berjalan untuk menjaga kepercayaan dan optimisme masyarakat.
“Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan hingga 30 April 2026 terealisasi sebesar Rp6,63 triliun, atau 27,33% dari pagu Rp24,26 triliun,” ungkap Hari dalam Konferensi Pers Kinerja APBN Anging Mammiri, di Aula Rotterdam Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (21/5/2026).
Belanja tersebut, sambung Hari, terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Sedangkan untuk belanja Transfer ke Daerah (TKD) di Sulsel pada periode tersebut, telah terealisasi sebesar Rp10,08 triliun, atau 37,66% dari pagu Rp26,77 triliun.
Penyaluran TKD disebut relatif merata di seluruh kabupaten dan kota, dengan realisasi yang mendekati pagu masing-masing daerah.
Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, Martha Octavia menambahkan, per akhir April 2026, APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Sulawesi Selatan serta mendukung keberlanjutan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, dukungan belanja yang produktif, transfer ke daerah yang optimal, serta pembiayaan tepat sasaran, menjadi penggerak utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan daerah. (eky)
