MAKASSAR, UPEKS.co.id — Pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Muhammad Bachtiar Nappu, mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, untuk mengembangkan energi nuklir di dalam negeri.
Menurut Bachtiar, energi nuklir merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target transisi menuju energi bersih.
Ia menyebut Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) modular dalam bentuk Small Modular Reactor (SMR) lebih cocok diterapkan di Indonesia.
“PLTN modular dalam bentuk SMR merupakan solusi ketahanan energi masa depan. Lebih tepat dikembangkan dibandingkan PLTN konvensional yang berkapasitas besar,” papar Bachtiar dalam diskusi bertema “Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana”, yang digelar di Kopitiam Hertasning, Makassar, Rabu (11/2/2026).
Bachtiar menjelaskan, Indonesia memiliki potensi sumber daya uranium dan thorium, sebagai bahan baku nuklir yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Bangka Belitung, Kalimantan, hingga Mamuju.
Karena itu, teknologi SMR dinilai lebih sesuai bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena kapasitasnya lebih kecil, fleksibel, dan dapat dibangun bertahap sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat elektrifikasi wilayah terpencil.
“PLTN konvensional minimal berkapasitas 1.000 megawatt (MW). Sementara SMR bisa dibangun dengan kapasitas sekitar 50 MW, sehingga lebih realistis untuk daerah-daerah tertentu,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong, menilai kebijakan pemerintah mengembangkan energi nuklir merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi nasional yang perlu didukung dengan tata kelola yang kuat, serta pelibatan berbagai pihak.
Ia menekankan, pengembangan nuklir harus menempatkan aspek keselamatan dan riset sebagai prioritas utama agar dapat diterima masyarakat.
Menurutnya, pelibatan sains dan pengawasan ketat akan menjadikan energi nuklir sebagai pilihan yang rasional bagi Indonesia menuju swasembada energi bersih. “Energi nuklir adalah salah satu alternatif yang patut menjadi pilihan negara kita,” kata Kafrawy.
Kafrawy juga mendukung rencana pengembangan PLTN di Kalimantan Barat yang dikenal memiliki potensi uranium. Menurutnya, wilayah tersebut dapat dijadikan sebagai proyek percontohan sebelum dikembangkan ke daerah lain, khususnya wilayah terpencil.
“Kalau Kalimantan Barat dijadikan lahan uji coba, ini sangat menjanjikan. Ini bisa menjadi model pengembangan selanjutnya, karena nuklir bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga penyediaan bahan baku,” urainya.
Dari sisi ekonomi, ekonom Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof. Syamsuri Rahim, menilai pengembangan energi nuklir dapat mendorong pemerataan elektrifikasi yang efisien dan terjangkau di wilayah terpencil.
Dengan tersedianya listrik, pertumbuhan ekonomi daerah diyakini akan semakin terbuka. “Jika energi bisa dinikmati seluruh masyarakat, maka roda ekonomi juga akan tumbuh,” kata Syamsuri.
Namun, ia mengingatkan agar pembangunan PLTN dibarengi pemetaan kebutuhan energi nasional berbasis data, sehingga investasi besar di sektor ini benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah diminta tetap mengembangkan berbagai sumber energi bersih sesuai karakteristik masing-masing daerah.
“Diversifikasi energi tetap penting, karena tidak semua daerah bisa dipenuhi kebutuhannya hanya dari PLTN,” pungkasnya. (eky)
