TAKALAR, UPEKS.co.id – Kebijakan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, terkait pencairan gaji perangkat desa menuai apresiasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Takalar.
Keputusan ini berlaku setelah terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Takalar Nomor 22 Tahun 2025. Tentunya, kebijakan ini bakal bikin para kepala dan perangkat desa sumringah.
Dimana, Bupati Daeng Manye menginstruksikan agar pencairan gaji para perangkat desa di 86 desa se-Kabupaten Takalar dilakukan serentak setiap bulan mulai Oktober 2025 ini.
Ketua DPC Apdesi Takalar, Parawangsa mengatakan, kebijakan Bupati Takalar ini sangat solutif dan menjawab keluhan yang selama ini dirasakan oleh perangkat desa.
“Ini adalah angin segar bagi kami di desa. Karena selama ini, pencairan gaji selalu menjadi masalah utama bagi perangkat desa,” katanya, Rabu (1/10/2025).
Selama ini, lanjut Parawangsa, para kepala desa dan staf harus menunggu pencairan gaji hingga tiga bulan. Sementara banyak kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.
“Akibatnya, kami terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Anca, sapaan akrab Parawangsa.
Dengan adanya kebijakan ini, Anca yakin bisa menjadi motivasi bagi kepala dan perangkat desa untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.
“Kalau gaji lancar, kami bisa lebih fokus bekerja. Perekonomian di desa juga bisa bergerak lebih baik. Tapi, keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kedisiplinan masing-masing desa dalam mengurus pencairan anggarannya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Takalar, Andi Rijal Mustamin, mengimbau seluruh pemerintah desa melakukan percepatan administrasi agar pencairan gaji dapat dilakukan serentak.
“Kalau ada satu desa yang lambat, bisa berdampak ke desa lain yang sudah siap. Jadi kami minta semua patuh dan disiplin. Kami siap melakukan pendampingan bagi desa yang mengalami kesulitan dalam proses administrasi,” pungkasnya.(rif)
