PANGKEP, UPEKS.co.id — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep menggelar Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangkep”, Kamis (25/9/2025), di ruang rapat Wakil Bupati.
Forum dibuka oleh Sekretaris Daerah Pangkep, Hj. Suriani. Dalam sambutannya ia menegaskan, forum konsultasi publik ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi.
“Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, hingga swasta dalam satu tempat, yaitu Mal Pelayanan Publik,” jelas Suriani.
Ia menambahkan, FKM telah rutin digelar sejak 2023 dan kini memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Tujuannya, menyelaraskan kebijakan dengan ekspektasi masyarakat, mendorong partisipasi publik dalam peningkatan kualitas layanan, serta meminimalisir kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Meski berjalan baik, keberadaan MPP Pangkep masih menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, belum semua instansi membuka layanan di MPP, penerapan tanda tangan digital yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat dalam survei kepuasan online, hingga perlunya peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana pendukung. Standar pelayanan antarinstansi juga dinilai belum sepenuhnya terintegrasi.
“Melalui forum ini, kita berharap lahir rekomendasi perbaikan agar pelayanan publik di Pangkep semakin cepat, mudah, terjangkau, serta memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat,” tambah Suriani.
Kabid Layanan Perizinan DPMPTSP, Hamzah, menyampaikan bahwa MPP Pangkep saat ini memiliki 17 loket dengan 130 jenis layanan publik. Sejak launching tahun 2022, MPP telah melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat.
“FKM ini kita gelar untuk evaluasi kerja sekaligus menerima saran dan masukan guna peningkatan layanan MPP,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah masukan mengemuka, di antaranya peningkatan sarana dan prasarana, khususnya fasilitas bagi penyandang disabilitas.(sah)
