MAKASSAR, UPEKS— Bawaslu Sulsel mengeluarkan imbauan kepada seluruh kepala daerah, termasuk Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto), untuk tidak melakukan pergantian pejabat usai pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2024.
Melalui surat bernomor 1072/HK.03.04/K.SN/11/2024, Bawaslu menegaskan bahwa larangan tersebut berlaku enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan. Pergantian pejabat hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menanggapi surat tersebut, Danny Pomanto mempertanyakan dasar dan kewenangan Bawaslu dalam mengeluarkan imbauan itu. Menurutnya baru kali ini Bawaslu mengeluarkan surat seperti ini ke kepala daerah.
“Baru saya cek ini, baru kali ini ada Bawaslu yang menurut surat seperti ini ke kepala daerah, itu bukan kewenangan Bawaslu. Bawaslu hanya mengawasi, bukan soal mengganti atau tidak itu bukan kewenangan Bawaslu,” ujarnya Sabtu (30/11/2024).
Danny juga mengindikasikan adanya kepentingan tertentu di balik surat tersebut. Dia menduga ada dorongan pihak tertentu sehingga Bawaslu mengeluarkan surat tersebut.
“Kenapa Bawaslu menulis seperti itu, berarti ada yang suruh. Dicurigai ada yang suruh, ada apa. berarti Bawaslu ditekan oleh seseorang berarti ada hubungan,” ujarnya.
Danny menyebut bahwa imbauan seharusnya berlaku secara umum, bukan ditujukan kepada individu tertentu. “Kalau calon Gubernur sulsel, itu oke. Tapi kan ada wali kotanya. Terus apa urusannya dengan mutasi. Kenapa dia harus melarang, itu sudah ada aturannya,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa fokus Bawaslu tertuju pada mutasi pejabat, sementara isu lain seperti dugaan ketidaknetralan 10 lurah di Makassar belum mendapat perhatian.
“Kan yang saya sebut ada 10 lurah terindikasi tidak netral. Harusnya itu yang mereka tanggapi. Lebih baik tanggapi itu. Mustinya Bawaslu bilang lapor itu pak wali kalau ada indikasi seperti itu,” ujarnya.
“Kenapa ini seolah-olah 10 lurah ini mau dilindungi, justru saya baca seperti itu. Aneh itu. Saya bilang kan akan proses 10 lurah yang terindikasi. Itukan menanggapi soal itu. Kenapa dilindungi ini lurah berarti ada sesuatu yang mau diungkap bahwa, diduga ada mau dilindungi,” tambah Danny.
Danny meminta Bawaslu untuk berfokus pada pengawasan yang netral dan adil. Ia meminta Bawaslu untuk tidak tendensius kepada dirinya selaku Wali Kota Makassar. “Ada apa. Kelihatannya kok panik kalau saya mau ganti-ganti. Kalau saya punya izin,” tandasnya.
Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, menegaskan pentingnya larangan ini untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 berlangsung secara demokratis.
“Jadi larangan pejabat/bupati atau walikota melakukan mutasi pejabat, tidak hanya sebelum penetapan calon, juga enam bulan setelah. Sehingga menjadi penting Bawaslu menyampaikan imbauan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini dapat membawa konsekuensi hukum yang serius bagi pihak yang melanggar.
“Kami mengingatkan agar kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat tanpa izin yang sah. Jika dilanggar, tentu ada sanksi yang harus ditanggung,” tegasnya. (jir)
