Kejati Sulsel Tahan Enam Tersangka Dugaan Korupsi Mafia Tanah 

Kejati Sulsel Tahan Enam Tersangka Dugaan Korupsi Mafia Tanah 

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Enam orang saksi menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan mafia tanah pada pembayaran ganti rugi lahan proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Paselloreng, di Kabupaten Wajo tahun 2021.
Mereka adalah berinisial AA
selaku Ketua Satgas B pada kantor Pertanahan Kabupaten Wajo). AA ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kajati Sulsel, Nomor: 228/P.4/Fd.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
ND selaku anggota Satgas B dari perwakilan masyarakat. ND ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 232/P.4/Fd.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
NR, selaku anggota Satgas B dari perwakilan masyarakat. NR ditersangkakan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 229/P.4/Fd.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
AN, selaku anggota Satgas B dari perwakilan masyarakat. AN ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 233/P.4/Fd.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
AJ, selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dan juga selaku Kepala Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabuapaten Wajo). Dia ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 231/P.4/Fd.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
JK (selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dan juga selaku Kepala Desa Arajang Kecamatan Gilireng Kab. Wajo), berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 230/P.4/Fd.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
“Mereka ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, ” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, Kamis (26/10/2023) malam .
Selanjutnya dilakukan tindakan penahanan kepada para tersangka masing-masing selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2023 hingga 14 Nopember 2023.
“Untuk tersangka AA dilakukan penahanan di Rutan Kelas IA Makassar dan untuk tersangka AJ, JK, ND, NR, AN dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1A Makassar, ” jelas Soetarmi.
Soetarmi menyebut, alasan penahanan kepada para tersangka karena dikhawatirkan para menghilangkan barang buktti dan alat bukti yang berkaitan dengan transaksi dan pembayaran tanah eks Kawasan Hutan.
Mereka ditetapkan tersangka, dimana pada tahun 2015 Balai Besar wilayah sungai Pompengan jeneberang (BBWS) melaksanakan pembangunan Fisik Bendungan Passeloreng di Kecamatan Gilireng kabupaten Wajo.
Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, diantaranya terdapat lahan yang masih masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) Laparepa dan Lapantungo di Desa Passeloreng dan Kabupaten Wajo yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai Kawasan Hutan HPT.
Selanjutnya dilakukan proses perubahan Kawasan hutan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulsel. Salah satunya untuk kepentingan Pembangunan Bendungan Panselloreng di Kabupaten Wajo.
Kemudian pada 28 Mei 2019, terbit Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesian Nomor : SK.362/MENLHK/SETEN/PLA.0/5/2019, tentang perubahan kawasan Hutan menjadi bukan Hutan Kawasan Hutan seluas + 91.337 HA.
Disamping itu, ada perubahan fungsi kawasan hutan seluas + 84.032 dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas + 1.838 HA di Provinsi Sulawesi Selatan.(Jay)