Penyidik Pajak Sita Aset Tersangka Pidana Pajak di Poros Pinrang-Parepare

Penyidik Pajak Sita Aset Tersangka Pidana Pajak di Poros Pinrang-Parepare

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Tim PPNS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulsel, Barat dan Tenggara (Sulselbatara) berhasil menyita harta kekayaan wajib pajak tersangka kasus tindak pidana perpajakan.

Barang bukti yang disita berupa dua truk tanki merek Mitsubishi milik tersangka inisial HHS alias H, di Jl Poros Pinrang-Parepare, Kabupaten Pinrang, Kamis (1/9/22) malam.

Bacaan Lainnya
 

Penyidik menyita harta kekayaan tersebut, atas kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan melalui perusahaan milik HHS yang berlokasi di wilayah administrasi KPP Pratama Parepare.

Tersangka HHS alias H, melalui perusahaan miliknya PT HMII, diduga melakukan tindak pidana perpajakan, karena melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sepanjang tahun 2017.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (Kabid PPIP) Kanwil DJP Sulselbatara, Hendrayana Surasantika mengatakan,Nodus yang digunakan adalah menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN, tetapi tidak melaporkan dan tidak menyetorkannya ke kas negara yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara.

“Tindakan penyitaan telah mendapatkan izin dan penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, pada tanggal 16 Agustus 2022. Tim Penyidik didampingi oleh Korwas PPNS Polda Sulsel,” kata Hendrayana.

Hendrayana menyebut, tersangka HHS alias H diwakili oleh H menyerahkan dokumen dan aset kepada Tim Penyidik dengan disaksikan A selaku pegawai H dan anggota Polda Sulsel.

“Penyitaan dilakukan untuk mencegah tersangka mengalihkan/ memindah tangankan aset yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana perpajakan, aset tersebut selanjutnya dapat dirampas untuk pembayaran putusan denda,” sebutnya.

“Penyitaan dilaksanakan juga dalam rangka mendukung zero tunggakan eksekusi oleh jaksa atas putusan denda,” sambungnya.

Diketahui, Kepala Kanwil DJP Sulselbatara beserta jajarannya akan tetap berupaya secara konsisten melakukan berbagai upaya penegakan hukum.

“Itu dilakukan untuk mencegah maupun memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Meskipun dalam kondisi yang sulit akibat dari pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir,” tutupnya. (Jay)