Irwan Djafar Gelar Sosper Pengelolaan Rumah Kost

Irwan Djafar Gelar Sosper Pengelolaan Rumah Kost

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi NasDem H. Irwan Djafar, S.E menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost di Hotel Grand Town, Makassar, Minggu (28/8/2022).

Hadir pula Kepala Bidang Pajak 1 dan Retribusi Daerah Bapenda Kota Makassar Harryman S.STP., M.AP dan Pengelola Data Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar Luqmanul Hakim, ST., M.Adm Pemb. yang bertindak sebagai pemateri.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Irwan Djafar menjelaskan jika sosialisasi perda pengelolaan rumah kost bertujuan agar masyarakat tahu tentang aturan yang berlaku terhadap hal-hal yang terkait rumah kost. “Makanya saya imbau apa yang kurang bisa ditanyakan di forum ini kami akan jelaskan,” ujarnya.

Kehadiran masyarakat di forum ini perlu  agar masyarakat tahu tentang perda ini dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan. “Setiap kelurahan, RT, RW punya aturan rumah kost. Kalau ada pelanggaran bisa dilaporkan. Apalagi mengganggu ketentraman bisa ditegur,” tambah Irwan Djafar.

Harryman S.STP., M.AP dalam paparan materinya menyampaikan pengelolaan rumah kost perlu diatur agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat.

Misalnya, dalam pengelolaan rumah kost perlu diatur agar perempuan dan laki-laki yang bukan suami istri tidak menginap bersama dalam satu kost. “Kita ingin mewujudkan kota makassar yang berkearifan lokal,” ujarnya.

Di sisi lain, Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Olehnya itu, Makassar menjadi pusat perdagangan, lapangan kerja, dan juga pusat pendidikan utama di Indonesia Timur.

Otomatis, Makassar adalah wilayah yang paling sering dikunjungi dan disinggahi oleh pendatang. Mereka pastinya akan memilih rumah kost jika ingin menetap lama di Makassar. Atas dasar inilah aturan tentang pengelolaan rumah kost dibuat.

“Dalam Perda ini diatur tentang izin pengelolaan rumah kost. Seperti jika fasilitasnya dua kamar lebih maka harus ada izinnya. Juga wajin diberikan plat nama untuk pondo untuk memudahkan mengetahui alamat pemondok,” tandasnya. (jir)