Hartono Reses di Karuwisi, Warga Keluhkan Pendataan Desil yang Dinilai Tidak Akurat

Hartono Reses di Karuwisi, Warga Keluhkan Pendataan Desil yang Dinilai Tidak Akurat

MAKASSAR, UPEKS— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, kembali melaksanakan Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 pada Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut digelar di titik ketiga reses yang berlokasi di Jalan Gotong Royong 2 Nomor 12, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Hartono menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting bagi anggota dewan untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat.

Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan warga akan menjadi bahan perhatian dan diperjuangkan melalui fungsi pengawasan maupun penganggaran di DPRD.

“Reses ini adalah kesempatan bagi kami untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Saya berharap warga dapat menyampaikan aspirasi yang dianggap penting agar bisa kami tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujar Hartono.

Ia menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan reses adalah menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar sampai dan menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan perjuangkan agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” katanya.

Hartono juga berharap kegiatan reses dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat sehingga berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat dicarikan solusi secara bersama-sama.

Dalam sesi dialog, salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah terkait pendataan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan verifikasi dan pembaruan data secara lebih akurat.

Menanggapi hal tersebut, Hartono menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Ia menilai validitas data menjadi faktor penting dalam menentukan berbagai program bantuan pemerintah. (jir)