Jamban Minim, Maros Gagal Raih Penghargaan Kabupaten Sehat

  • Whatsapp
Jamban Minim, Maros Gagal Raih Penghargaan Kabupaten Sehat

MAROS,UPEKS.co.id— Lantaran minimnya jamban, Maros gagal meraih predikat kabupeten sehat tahun ini. Padahal, tahun 2019 lalu, Maros menjadi salah satu kabupaten yang menerima penghargaan dengan kategori Swasti Saba Wistara.

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muh Yunus membenarkan hal itu. Menurutnya, kegagalan Maros mendapat penghargaan kabupaten sehat karena adanya penilaian yang berubah.

Bacaan Lainnya

“Iya benar (gagal). Yah jadi ada perubahan indikator penilaian di Januari 2021 ini, yaitu 100 persen desa harus Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari BAB sembarangan,” kata Yunus saat dihubungi, Rabu (24/11/2021).

Yunus menjelaskan, pada Januari 2021 jumlah desa yang sudah ODF di Maros masih sekitar 40 persen. Hal ini dikarenakan minimnya jamban yang dimiliki oleh masyarakat di satu wilayah.

“Salah satu faktor yang membuat masih banyaknya warga BAB di sembarang tempat yah karena minimnya jamban. Desa yang ODF pada Januari itu 40 persen,” terangnya.

Ia mengaku, saat ini angka desa yang sudah ODF di Maros sudah mencapai 80 persen. Pihaknya pun berjanji akan terus menggenjot ketertinggalan itu, agar penghargaan selanjutnya, Maros bisa kembali dapat.

“Yah tentunya ini menjadi PR kita bersama dan ini juga bukan kewenangan Dinkes, tapi semua stakeholder di desa. Sekarang ini kita sudah 80 persen desa yang ODF dan tahun depan kita bisa 100 persen,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Celebes Law & Transparansi Kabupaten Maros, Arialdi Kamal mengatakan, kegagalan Pemkab Maros mendapat predikat kabupaten sehat karena masih minimnya koordinasi antar lembaga.

“Menurut kami, bukan tanpa sebab yah. Ini menandakan koordinasi antar OPD kita masih minim hingga hal seperti ini terjadi. Harusnya kan bisa diantisipasi dengan baik,” katanya.

Mantan ketua HPPMI itupun meminta kepada Bupati Maros, Chaidir Syam untuk mengevaluasi kinerja kepala perangkatnya yang kurang dalam hal membangun komunikasi ke sesama perangkat daerah lainnya.

“Kami ingin agar pak Bupati lebih proaktif dalam menyikapi hal ini. Harus ada evaluasi berkala agar jalinan komunikasi dan koordinasi antar OPD itu bisa terus terjalin hingga tidak ada miss komunikasi,” ujarnya. (***)