ENREKANG, UPEKS.co.id — Sejumlah pendemo yang menamakan dirinya Pergerakan Koalisi Rakyat (PERKARA) kembali mendatangi kantor DPRD Enrekang, Senin (14/9/2021).
Tuntutan mereka masih sama yaitu meminta agar Bupati mengembalikan mobil Mercedes Benz yang baru sekitar sebulan lebih dibeli melalui anggaran APBD 2021 senilai Rp1,6 miliar.
Ketua DPRD Enrekang Idris Sadik didampingi beberapa anggota DPRD menemui pengunjukrasa di luar kantor DPRD Enrekang untuk berdialog.
Idris Sadik menjelaskan pengadaan Randis mewah Muslimin Bando bukan Ketua DPRD yang menentukan sendiri. Di dalami penganggaran tersebut ada yang disebut pengambilan keputusan, one man, one vote.
” Jadi semua wakil dan Fraksi menyampaikan pandangan Fraksi terhadap pengadaan mobil itu. Kita bisa buka dokumennya apakah kesepakatan pengadaan Randis itu melanggar aturan atau tidak”. Kata Ketua DPRD Enrekang.
Terkait pengadaan Randis di masa Pandemi Covid-19, Idris Sadik mengakui jika dihubungkan dengan kemanusiaan dan etika memang bertentangan dengan nurani kita.
“Karena bila sudah menyangkut persoalan etik dan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam Randis tersebut. Tetapi di dalam proses penganggaran sudah clear,” pungkasnya.
Ketua DPRD mengatakan Randis Bupati memang ada untuk operasional dan Perorangan. Yang untuk perorangan inilah yang dibeli oleh Bupati saat ini karena mobil Dinas Camry Bupati Enrekang sudah lama rusak dan dikirim ke Jakarta untuk diperbaiki.
Sementara itu Ketua PERKARA yang juga Jendral lapangan Misbah Juang mengatakan tak seharusnya Bupati membeli Randis semahal itu.
Karena masih banyak masalah yang harus menjadi skala prioritas terutama masih banyaknya tenaga honorer yang sampai sekarang belum dibayar. Termasuk rumah sakit yang masih sangat membutuhkan anggaran untuk peningkatan pelayanan.
“Kenapa Bupati membeli Randis dengan harga yang fantastis sementara masih banyak masalah yang seharusnya diselenggarakan”. kata Misbah.
Dia juga mengatakan DPRD selaku wakil rakyat juga seharusnya mempertimbangkan memutuskan pengadaan mobil tersebut. Jangan karena dekat dengan Bupati sehingga apapun yang di inginkan bisa terealisasi tanpa memikirkan masyarakat.
Di tempat ini juga Ketua DPRD Enrekang menyampaikan akan membentuk Tim khusus untuk membahas apakah Randis Bupati layak untuk diadakan atau tidak.
Dari hasil kajian tersebut nantinya DPRD akan menyampaikan apakah mobil tersebut dikembalikan atau tetap digunakan oleh Bupati. (Sry)
