Penduduk Polewali Mandar Sudah 94,41% Terjamin JKN-KIS

  • Whatsapp
Penduduk Polewali Mandar Sudah 94,41% Terjamin JKN-KIS

Bacaan Lainnya

 

Polewali, upeks.co.id – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) guna memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Polman telah mengadakan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh masing-masing pemangku kepentingan, Jumat (04/09).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polewali, Hery Zakariah memaparkan pencapaian kepesertaan JKN-KIS terhadap penduduk Kabupaten Polewali Mandar sampai dengan Agustus 2021 sebesar 94,41% dari jumlah penduduk setempat

“Kita ketahui bahwa jumlah peserta JKN-KIS di Kabupaten Polman berdasarkan segmen kepesertaan di antaranya Penerima Bantuan Iuran APBN 285.391 jiwa, Penerima Bantuan Iuran APBD 63.594 jiwa, Pekerja Penerima Upah 40.885 jiwa, Bukan Pekerja 7.822 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah atau Peserta Mandiri 48.880 jiwa dengan total 446.572 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan Dukcapil 486.123 jiwa sehingga jumlah yang belum menjadi peserta JKN-KIS adalah 39.551 jiwa atau 8,14%,” ungkap Hery.

Hery menambahkan, untuk mendukung tercapainya UHC bagi aparat desa yang belum terdaftar, bisa dilakukan tindak lanjut supaya seluruh aparat desa dapat mendapatkan haknya dalam perlindungan kesehatan JKN-KIS.

“Dari data tersebut termasuk aparat desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sejumlah 129 desa, dan yang telah masuk dalam master file dari 144 desa. Untuk itu, diimbau kepada desa yang belum terdaftar agar segera melakukan pendaftaran bagi yang belum didaftar,” tuturnya.

Di samping itu, Perwakilan dari Badan Keuangan Kabupaten, Polman Mukim mengatakan, dalam perjalanan menuju UHC ini memang tidak sedikit kendala yang dihadapi dari masing-masing pemangku kepentingan.

“Dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Polewali, untuk tercapainya UHC perlu adanya peranan para pemangku kepentingan untuk saling bersinergi. Tidak berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga UHC yang kita inginkan dapat terlaksana,” ungkap Mukim.

Mukim menambahkan, ketika nantinya sudah tercapai UHC untuk Kabupaten Polewali Mandar, diharapkan hubungan sinergi para pemangku kepentingan tidak berhenti sampai di sini saja, akan tetapi tetap terjalin baik. Dengan harapan seluruh masyarakat dapat menikmati UHC.