MAKASSAR, UPEKS.co.id — Dukungan terhadap rencana pembangunan Wisma Marwah mengemuka pada saat sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke UPT Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumat (3/9/2021).
Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengungkapkan bahwa selain hendak mengetahui capaian kinerja UPT Asrama haji selama masa pandemi Covid-19 dan hal apa saja yang menjadi program prioritas UPT Asrama Haji pada tahun-tahun berikutnya, juga ingin mendengarkan aspirasi dari setiap Satker yang ada di lingkup Kanwil Kemenag Sulsel.
“Kunjungan kali ini sebetulnya masih bagian dari panja (panitia kerja), akan tetapi karena Komisi VIII DPR RI baru saja memutuskan dan menyetujui anggaran sebesar 66,45 triliun (berkurang Rp40 trilliun dari sebelumnya), maka kami tidak membatasi pertemuan ini sebatas panja saja tapi kami mengharapkan ada masukan dari bidang-bidang di Kanwil Kemenag Sulsel agar anggaran itu bisa kita pergunakan sebaik-baiknya”, ucap Marwan Dasopang di Aula Lantai II Wisma Zam- Zam, Asrama Haji Sudiang Makassar.
Kita ingin menjadikan UPT kita lebih berdaya, lanjut Marwan, karena menurutnya masyarakat menginginkan wisma haji itu pelayanannya setara dengan pelayanan hotel.
“Sementara kita cari formula (caranya) agar bisa maksimal. Kita bisa pihak ketiga-kan atau kalau dijual ke pihak hotel pasti laku. Tapi kita kan maunya wisma ini tetap menjadi milik kita. Atau mungkin cukup mengganti merek atau label saja dari wisma haji menjadi hotel haji”, ujar dia menambahkan.
Sementara itu, Kepala UPT Asrama Haji Makassar Muh. Ikbal Ismail menguraikan bahwa UPT Asrama Haji Makassar dalam 4 tahun terakhir mendapatkan anggaran SBSN, namun dikatakannya anggaran itu baru bisa menampung 1022 orang jemaah.
“Kita menerima jemaah haji dari 8 provinsi, olehnya itu kita harus menyediakan fasilitas akomodasi sekitar 1615. Masih ada kekurangan akomodasi 443. Kami masih mengharapkan anggota dewan yang terhormat memperjuangkan 1 wisma lagi. Kita butuh pasangan Wisma Shafa yaitu Wisma Marwah. Ini membutuhkan anggaran sekira 35 miliar untuk menampung 160 jemaah”, beber Ikbal Ismail.
Selain wisma Marwah, Ikbal Ismail juga mengusulkan pembangunan poliklinik yang oleh Komisi IX DPR RI dianggap tidak layak lagi, dimana diperkirakan akan menelan anggaran Rp7,5 miliar. Begitu juga dengan Kantor Pelayanan Umrah dan Haji Satu Atap dengan biaya Rp5 miliar.
Pada kesempatan ini, Ikbal Ismail menguraikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Asrama Haji Makassar, yakni pada periode 2017/2018 sebesar Rp2,7 miliar, tahun 2019/2020 sebanyak Rp524 juta dan ditahun 2021 meski dalam kondisi pandemi masih mampu meraup Rp123 juta hingga akhir bulan Agustus lalu.
Komisi VIII, melalui Samsu Niang menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah momentum yang baik bagi Kepala UPT Asrama Haji Makassar untuk mengutarakan programnya.
“Saya rasa pak Ikbal ini cerdas. Dia tahu bahwa yang datang ini adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi keagamaan. Dia tahu kalau untuk UPT haji itu cukup anggarannya dan sebelum kami berangkat dari Jakarta pak Ketua Komisi VIII sudah memberi sinyalemen menyetujui anggaran untuk UPT Asrama Haji Makassar”, kata Samsu Niang.
Dalam pertemuan ini, tiga kepala bidang di lingkup Kanwil Kemenag Sulsel mengungkapkan harapan dan permintaannya agar hal-hal yang menjadi kebutuhan mendesak di satker yang mereka pimpin segera bisa dicarikan solusi.
Diawali oleh Kabid Pendidikan Agama Islam (PAIS), M.Rasbi yang meminta agar anggaran TPG atau sertifikasi bagi guru-guru PAI yang tertunggak bisa segara dibayarkan.
Brgitu juga dengan Kepala Bidang Penaiszawa, Kaswad Sartono yang meminta gaji penyuluh Non PNS dinaikkan, (ini dijawab oleh Ketua Tim Marwan Dasopang bahwa Gus Menag menyetujui kenaikan itu dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta.
Demikian pula kabid PD Pontren Mulyadi Idy yang mengusulkan agar pengampuh kitab kuning atau Ustadz dan Kyai di pesantren-pesantren diperhatikan kesejahteraannya karena menurutnya belum ada satu pun Ustadz (guru) dan pembina di pesantren yang bersertifikasi.
Sementara Kabid PHU Aliyafid menutup penyampaian para pimpinan satker pada pertemuan ini.
Untuk diketahui, kunjungan kerja Komisi VIII DPR RaI ini selain dihadiri oleh 10 anggotanya, yaitu Marwan Dasopang, Arwan M, Aras, Samsu Niang, Kesuma Kelakan, Idah Syahidah Rusli Habibie, Lisda Hendeajoni, Delmeria, Nur Azizah Tamhid, Nanang Samodra dan Hasani Bin Zuber.
Juga hadir Kakanwil Kemenag Sulsel, Khaeroni yang di awal acara didaulat untuk menyampaikan sambutan selamat datang.
Hadir pula tim sekretariat dan staf ahli Komisi VIII DPR RI serta Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nur Arifin dan para Kepala Bidang dan Pembimas lingkup Kanwil Kemenag Sulsel.
Usai dialog, dilanjutkan dengan teleconference via zoom antara anggota Komisi VIII dengan pasien Covid-19 yang sementara menjalani isolasi mandiri di Asrama Haji Makassar.
Sebelum ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk bertolak kembali ke Jakarta, tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI menyempatkan meninjau mock up pesawat yang ada di asrama haji Makassar. Di mana mock up ini baru 2 unit yang ada di Indonesia yang fungsinya adalah sebagai sarana untuk sosialisasi dan praktik naik pesawat bagi calon jemaah haji agar mereka bisa memahami fasilitas dalam pesawat, mulai dari penggunaan sabuk pengaman, toilet, dan sholat selama penerbangan. (*)
