Kejari Takalar Berhasil Damaikan Dua Warga Sedang Berkasus Mengacu Pada Keadilan Restoratif

  • Whatsapp
Kejari Takalar Berhasil Damaikan Dua Warga Sedang Berkasus Mengacu Pada Keadilan Restoratif

TAKALAR, UPEKS.co.id — Ada dua kasus pidana berhasil diselesaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar berdasarkan keadilan restoratif. Tentu sebelumnya Kejari melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kejagung Jakarta untuk meminta pertimbangan hukumnya.

Dengan agenda, kedua kasus ini Kejari Takalar ajukan untuk meminta persetujuan penghentian penuntutan terhadap dua kasus tersebut. Yakni pidana umum terkait kekerasan terhadap anak melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UURI No. 17 Tahun 2016.

Bacaan Lainnya

Kepala Kejaksaan (Kajari) Takalar, Salahuddin mengatakan Penerapan keadilan restoratif kita mengacu pada penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 ayat (1) KUHP Pengancaman melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Pasal-pasal tersebut dan keadaan terdakwa maupun korban memenuhi kategori, sebagaimana dimaksud Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” terangnya.

Lanjut kata Salahuddin hal ini pimpinan memandang terhadap kedua perkara tersebut tidak membawa kemanfaatan apabila dilimpahkan ke pengadilan dan akan mencederai rasa keadilan bagi kedua belah pihak serta para pihak telah kembali dalam keadaan.

“Jadi, baik korban dan pelaku sepakat untuk saling memaafkan, atau sebagaimana tujuan dari Keadilan Restoratif itu sendiri,” jelasnya. Rabu,(15/920/21)

Lanjut Salahuddin Alhamdulillah mengatakan, kedua perkara tersebut telah mendapatkan persetujuan pimpinan serta Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum).

“JAM Pidum mengapresiasi pelaksanaan
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah dilakukan oleh Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, yang lebih mengedepankan hati nurani,” urainya.

Maka dari itu Kejari Takalar telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) tertanggal 14 September 2021, terhadap kedua perkara tersebut di atas.

“Penerapan RJ (Restoratif Justice ) kerugian ditimbulkan tidak sampai lima juta atau ancaman hukumannya juga dibawa lima tahun dan bersangkutan belum pernah berkasus sebelumnya, ujarnya.

Tapi kalau pelaku, sudah berulang melakukan tindak pidana umum maka RJ tersebut tidak berlaku tapi lanjutkan proses hukumnya.

Sekedar diketahui bahwa kedua kasus tersebut berhasil didamaikan antara pelaku dan korban, disertai dengan penyerahan surat pernyataan, sehingga kasus tidak lagi dilanjutkan. (Jahar)

Pos terkait