BPJS Kesehatan Ambon Evaluasi Implementasi JKN-KIS Provinsi Maluku

  • Whatsapp
BPJS Kesehatan Ambon Evaluasi Implementasi JKN-KIS Provinsi Maluku

Bacaan Lainnya

 

Ambon, upeks.co.id – BPJS Kesehatan Cabang Ambon dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Maluku, Kamis (30/09). Kegiatan tersebut sebagai upaya pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal, Beno Herman menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.

“Di Provinsi Maluku masih ada beberapa segmen yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Mudah-mudahan dengan forum ini kita bisa menemukan solusi terbaik untuk mengatasi kendala tersebut. Kemudian, di masa pandemi Covid-19 ini ada yang perlu kita lakukan perbaikan terkait upaya kolektabilitas iuran peserta JKN-KIS. Untuk itu kami berharap ada dukungan dari Pemprov Maluku dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Program JKN-KIS ini,” ujar Beno.

Ditambahkan oleh Beno bahwa BPJS Kesehatan secara rutin memberikan penghargaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTRL) yang concern terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan komitmen kerja sama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan secara rutin selalu memacu FKTP maupun FKTRL untuk berkompetisi mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi. Ini bertujuan untuk memotivasi setiap fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan untuk berprestasi dan melakukan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat khususnya peserta JKN-KIS di Provinsi Maluku,” tambah Beno.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku, Meikyal Pontoh menyampaikan peningkatan kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Maluku perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal.

“Saya harapkan kemitraan dan komunikasi yang baik dan intens selalu terjalin di antara unsur pemangku kepentingan untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, pertumbuhan peserta JKN-KIS di Provinsi Maluku sudah mencapai 78% dari jumlah total penduduk. Ini merupakan tugas kita bersama untuk menjadikan Provinsi Maluku mencapai Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, peningkatan jumlah kepesertaan ini nantinya harus didukung dengan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan sehingga peserta JKN-KIS di Provinsi Maluku yang menjadi peserta JKN-KIS mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang baik,” tutur Meikyal.

(yr)