Temuan BPK Soal Dana Hibah di Baznas, Kepala BPKAD: Itu Hanya Masalah Administrasi Saja

Temuan BPK Soal Dana Hibah di Baznas, Kepala BPKAD: Itu Hanya Masalah Administrasi Saja

ENREKANG, UPEKS.co.id — Salah satu Pimpinan Baznas Enrekang, Dr Ilham Kadir angkat bicara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tentang alokasi dana hibah sebesar Rp800 juta yang dikelola Baznas

Enrekang tahun Anggaran 2020.
Menurutnya Ilham SPJ-nya sudah dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Enrekang.

Bacaan Lainnya
 

“Ini juga menjadi polemik karena itu laporannya sudah dibawa ke Keuangan. Dua kali pencairan tapi laporannya disatukan pencairan pertama dan kedua kami satukan,” katanya.
Dia mengatakan hal ini sudah tidak ada masalah karena laporan pencarian tahap pertama dan kedua disatukan dalam satu bundel. Tapi pada saat itu BPK beranggapan laporan itu hanya ada satu.

Hanya saja diakui Ilham Kadir bahwa SPJ tersebut memang terlambat dilaporkan.

“Kalau masih ragu dengan penjelasan kami, silakan cek dan pertanyakan di BPKAD bagaimana laporan Baznas,” tegas Ilham Kadir.

Selain itu, Ilham Kadir mengatakan laporan penggunaan dana hibah itu juga sudah dilaporkan ke DPRD pada tanggal 5 Maret 2020. Pasalnya, itu juga harus jadi catatan.

Menurut Ilham Kadir, selama ini seluruh pelaporan penggunaan anggaran di Baznas baik hibah maupun dana zakat setiap tahun dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik dan setiap tahun selalu mendapat WTP.

Satu-satunya kantor di Enrekang yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik adalah Baznas dan selama 5 tahun tidak pernah ada masalah.

” Jadi kalau ada yang mengatakan selama ini Baznas tidak pernah melaporkan penggunaan dananya dan tidak pernah diaudit itu salah. Kita itu memang berkewajiban membuat laporan kepada KAP,” ujar Ilham Kadir.
K

epala BPKAD Enrekang, Nurjannah Mandeha saat dikonfirmasi mengatakan, terkait SPJ penggunaan dana hibah oleh Baznas Enrekang itu tidak adalah masalah.
Hanya terkait masalah administrasi saja dan bukan masalah penyalahgunaan anggaran.
” SPJ-nya sudah ada, cuman telat diperlihatkan ke kita. Sementara BPK itu harus tepat waktu, per 31 Desember harus masuk. Nah mereka masukkan di bulan Maret. Cuman masalah itu saja. Alhamdulillah kalau Baznas bagus. Bukan masalah penggunaan anggaran. Hanya terlambat masuk saja SPJ-nya. Selama ini Baznas Enrekang cukup bagus pengelolaan dana hibahnya,” jelas Nurjannah. (Sry)

 

Pos terkait