Dampak Pandemi Covid-19, Industri Kayu Sulsel Anjlok, Pembalakan Liar Meningkat

  • Whatsapp
Dampak Pandemi Covid-19, Industri Kayu Sulsel Anjlok, Pembalakan Liar Meningkat

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Sungguh menyedihkan. Pandemi covid-19 ternyata berdampak pula terhadapanjloknya industri kayu/kehutanan di Sulsel. Pendapatan industri kayu berkurang antara 30-70 persen.

Di sisi ain, pembalakan liar di Sulsel justru meningkat di masa pandemi. JURnal Celebes menemukan kejahatan pembalakan (illegal logging) naik 70 persen sejak wabah corona mulai awal 2020 hingga awal 2021.

Bacaan Lainnya

Itu merujuk Hasil pemantauan hutan dan peredaran kayu di Sulsel yang dilaksanakan JURnal Celebes sejak 2020.

Hasil pemantauan tahap kedua yang fokus pada industri kayu tersebut disampaikan Direktur JURnal Celebes, Mustam Arif dan Koordinator Pemantau, Ferdhiyadi N pada jumpa media dan diskusi dirangkaikan buka puasa bersama, Jumat (30/4) di Cafe Baca Jl. Adyaksa Makassar.

Menurut Mustam Arif, pada tahap pertama hasil pemantauan yang dipresentasekan Januari 2021, kegiatan yang didukung Badan Dunia Pangan dan Pertanian PPdan Uni Eropa lewat program PAO-EU FLEGT Programme ini,

JURNAL Celebes temukan peningkatan kejahatan pembalakan liar signifikan di Sulsel pada masa pandemi.

Selanjutnya tahap kedua, pemantauan Februari-April 2021 yang fokus pada industri kecil kayu di delapan kabupaten, Gowa,Bantaeng, Sinjai,Bulukumba,Lutra,Lutim,Toraja,Toraja Utara dan Enrekang.

JURnal Celebes temukan industri kayu, terutama industri kecil sangat merasakan dampak pandemi yang cukup signifikan.

JURnal Celebes menilai, kondisi ini menimbulkan problem dilematis yang bisa menimbulkan anomali dalam tata kelola kehutanan berkelanjutan dan pengembangan industri bidang kehutanan.

Industri kayu atau usaha bidang kehutanan anjlok, penyebabnya kekurangan bahan baku, permintaan pembeli yang menurun. Sebaliknya, kejahatan pembalakan liar meningkat. Kemungkinan memanfaatkan pembatasan kegiatan pemantauan aparat di masa pandemi, terkait kebijakan pembatasan aktivitas.

Situasi ini menimbulkan akumulasi dua musabab dilematis dalam upaya membangun tata kelola kehutanan berkelanjutan dan industri bidang kehutanan. Pandemi berdampak panjloknya usaha kayu, Sementara di sisi lain, pandemi memicu meningkatnya kejahatan pembalakan liar.

Saat pemantauan tahap pertama, JURnal Celebes menemukan indikasi kejahatan pembalakan liar dilakukan pihak perusahaan, pengusaha yang memanfaatkan masyarakat lokal sekitar hutan yang sebagian mungkin terdesak kebutuhan ekonomi di masa pandemi. Ketika pembalakan liar ditindak, yang tertangkap justru hanya pelaku lapangan masyarakat lokal.

Jika dikorelasikan hasil pemantauan tahap pertama dan dua, terkait anjloknya industri kayu dimasa pandemi JURnal Celebes menduga, ada indikasi praktik ilegal dalam peredaran kayu bahan baku industri.

Kemungkinan lain ada monopoli (penguasaan) bahan baku dan skalanya bukan hanya Sulsel, tapi jaringan peredaran kayu antar
provinsi, tegas Mustam Arif.

Dibagian lain, Mustam Arif yang juga mantan wartawan Harian Pedoman Rakyat itu menandaskan, terhadap industri kecil di Sulsel, umumnya menggunakan bahan baku kayu dari hutan rakyat dan hutan tanaman industridi daerah ini.

Hampir sebagaian besar kayu dipasok dari Luwu Raya, terutama Luwu Timur. Sebagian industri juga memasok dari luar Sulsel. Diantaranya, Sultra,Sulteng,Kalimantan,Maluku danMaluku Utara, ungkapnya.

Akumulasi anjloknya industri kayu dan meningkatnya pembalakan liar di masa pandemi berdampak langsung di dua sektor, yakni usaha ekonomi dan upaya penegakan hukum bidang kehutanan.

Anjloknya industri kayu, tentu berdampak pada penurunan ekonomi dan berkurang atau hilangnya pendapatan karyawan. Industri menghadapi masalah dilematis. Mem-PHK karyawan, konsekuensinya membayar pesangon.

Sementara industri kehilangan sebagian pendapatan dan ongkos produksi.

Menjawab kondisi ini, lanjut Mustam, pihak JURnal Celebes, mengusulkan pemerintah melakukan langkah strategis untuk memperjelas upaya perbaikan nasib industri kayu.

Terutama industri Kecil dan Menengah, agar bisa bertahan di masa pandemi, terutama kelangsungan hidup tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah perlu langkah riil agar tetap tegaknya kepastian hukum dalam pengamanan dan pencegahan kejahatan kehutanan di masa pandemi.

Mustam menegaskan, Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) perlu terus ditingkatkan, karena ini instrumen terbaik di dunia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan untuk menekan laju deforesyasi, Instrumen yang menjamin perdagangan kayu tak mengalami hambatan di mancanegara.

Tak kalah pentingnya, bantuan sertifikasi SVLK bagi industri kecil, mesti juga harus ditindaklanjuti dengan memberikan kepastian usaha,keuntungan atau penghargaan. Selama ini SVLK lebih dirasakan manfaatnya oleh industri ekspotir, tutup Mustam Arif. (rls).

Pos terkait