Soal Retribusi Sampah, PUKAT UPA: Potensinya Rp106 M, Tapi Target PAD Hanya Rp8,52 M

  • Whatsapp
Soal Retribusi Sampah, PUKAT UPA: Potensinya Rp106 M, Tapi Target PAD Hanya Rp8,52 M

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Patria Artha (UPA) menemukan target pendapatan retribusi persampahan Kota Makassar, ternyata jauh dari potensi obyek retribusi yang ada.

Hal itu diungkapkan Peneliti Senior Pukat UPA, Bastian Lubis, pada Senin (30/11/2020).

Bacaan Lainnya

Ia membeberkan sebenarnya potensi pendapatan retribusi sampah mal yang ada saat ini sekitar Rp106,36 miliar, namun yang ditargetkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 hanya sekitar Rp8,52 miliar atau 8,01 persen.

“Melihat dari potensi pendapatan yang ada untuk sektor penerimaan retribusi persampahan atau kebersihan sebesar Rp106.363.200.000 terdiri dari 243.685 wajib retribusi persampahan baik rumah tangga, rumah makan atau restoran, ruko, industri, perhotelan dan lain-lain,” kata Bastian.

Bastian menilai pada Tahun Anggaran 2019 diduga terjadinya kurang setor antara kelurahan/camat di kas daerah.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan kajian lebih mendalam. Alhasil, kata dia, terdapat target pendapatan retribusi persampahan yang jauh dari potensi obyek retribusi yang ada.

Untuk PAD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan untuk 15 kecamatan sebesar Rp21.511.885.000,- dan direalisasikan dlm APBD Pertanggungjawaban TA. 2019 hanya sebesar Rp19.192.001.954,- atau 89,21% dari target PAD, (sesuai dengan Perwali Nomor 59 tahun 2020 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 tgl 1 September 2020).

“Apabila kita kaji lebih detail lagi mengenai PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan pada APBD TA.2020 di OPD di 15 Kecamatan/OPD sangat ironis sekali hanya di targetkan sebesar Rp8.524.886.000 atau 60,38% dari target tahun 2019 atau hanya 44,41% dari realisasi tahun 2019,” jelasnya.

Target pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dipakai sebagai dasar pungutan PAD dalam APBD setiap tahunnya, adalah Perda nomor 11 tahun 2011, bahkan dalam pasal 29 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 29 (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Sebagaimana diketahui produksi atau volume sampah di kota Makassar sebanyak 900 ton perharinya, dengan 400 unit alat penggakut sampah seperti truck, motor bak sampah dan gerobak sampah untuk melayani penduduk sebanyak kurang lebih sekitar 1,6 juta jiwa.

“Kalau kita melihat lebih jauh lagi mengenai biaya operasional pelayanan persampahan/kebersihannya sangatlah dibutuhkan dana yang cukup besar, petugas kebersihan dan pemeliharaan kendaraan oprasionalnya seperti di Kota makassar sebagai kota metropolitan yang nembutuhkan lebih dari 4000 orang petugas kebersihan yang dananya dibebankan pada PAD Pelayanan Ritibusi Persampahan/ Kebersihan pada masyarakat,” beber Bastian.

Bastian menambahkan sudah saatnya tindak pidana dugaan kasus korupsi segera dituntaskan di lingkup pemerintahan.(Rasak).

Pos terkait