ANEKA

Relaksasi Iuran BPJamsostek Bantu Pengusaha dan Pekerja di Sulsel Masa Pandemi

Relaksasi Iuran BPJamsostek Bantu Pengusaha dan Pekerja di Sulsel Masa Pandemi

MAKASSAR.UPEKS.co.id—BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Wilayah Sulawesi Maluku gelar Sosialisasi Relaksasi Iuran.

Relaksasi ini berupa keringanan dan penundaan pembayaran peserta BPJamsostek, yang mulai berlaku sejak  Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 mendatang.

Hal ini diungkapkan Deputi Direktur Wilayah BPJamasostek Sulawesi Maluku, Toto Suharto dalam Kegiatan  Sosialisasi Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK Ditengah Pandemi Melalui PP Nomor 49 tahun 2020 dan Paritrana  Award Tahun 2020 di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar via Webinar atau video  conference, Selasa (29/9/2020).

“Yang ada adalah relaksasi iuran, Tidak ada penurunan manfaat yang diterima oleh peserta, karena tujuan dari  kebijakan ini adalah mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta,  meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung  upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha. Kami justru mendorong para pemberi kerja yang  belum mendaftarkan tenaga kerjanya untuk memanfaatkan momentum relaksasi iuran ini, karena iuran yang  sangat terjangkau,” terang Toto.

Ketua APINDO Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. La Tunreng, mengapresiasi BPJamsostek atas pelaksanaan  Sosialisasi ini serta menyampaikan bahwa dengan adanya PP No 49 tahun 2020 ini diharapkan dapat  memberi ruang gerak yang lebih dalam bagi pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan dan  peraturan pemerintah ini bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja selama wabah covid 19.

Ia menjelaskan, PP No 49 tahun 2020 mengatur penyesuaian iuran atau relaksasi bagi program JKK, JKM dan  penundaan pembayaran bagi Jaminan Pensiun, serta adanya keringanan denda.

“Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftarkan para pekerja khususnya di sektor informal untuk menjadi  peserta BPJS Ketenagakerjaan,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa relaksasi ini merupakan  bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keberlangsungan usaha yang dilaksanakan oleh pengusaha pada  satu sisi dan bagi para pekerja agar tetap merasa aman selama bekerja.

“Relaksasi ini merupakan terobosan yang sangat penting dalam membantu pengusaha dan para  pekerja,”imbuhnya.

Minarni Lukman Kabid Kepesertaan Program Khusus BPJAMSOSTEK Cabang Makassar dalam paparannya  menjelaskan bahwa terdapat 4 jenis relaksasi yang diberikan selama selama 6 bulan, mulai dari iuran bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Pertama, kata dia,nkeringanan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM)  sebesar 99 persen atau dengan kata lain perusahaan hanya perlu membayar 1% selama masa relaksasi.

“Keringanan ini diberikan secara langsung kepada pemberi kerja dan peserta Bukan Penerima Upah (BPU) tanpa  perlu melakukan pengajuan selama telah memenuhi persyaratan, yaitu bagi peserta eksisting telah melunasi iuran  hingga bulan Juli 2020 dan bagi peserta baru cukup membayar iuran penuh untuk 2 bulan pertama,” pungkasnya.

Sedangkan bagi peserta jasa konstruksi yang eksisting cukup membayar 1% dari sisa tagihan dan bagi peserta  baru membayar iuran penuh termin pertama dan untuk termin selanjutnya cukup membayar 1 persen.

Relaksasi kedua adalah penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) sebesar 99 persen. Pada kebijakan  ini peserta cukup membayar iuran JP sebesar 1 persen selama periode relaksasi, namun sisanya harus  dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat
tanggal 15 April 2022.

Guna mendapatkan manfaat ini, sambung dia, peserta juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta melakukan  pengajuan ke BPJAMSOSTEK. Untuk perusahaan besar dan menengah dalam pengajuannya wajib melampirkan  data penurunan omset penjualan atau pendapatan per bulan lebih dari 30 persen sejak bulan Februari 2020 ,  sedangkan untuk perusahaan kecil dan mikro cukup memberikan surat pemberitahuan dan akan langsung
disetujui oleh BPJAMSOSTEK.

Kebijakan yang ketiga adalah relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran dari 2 persen menjadi
0,5 persen, serta menghapus denda atas penundaan iuran Jaminan Pensiun sampai jangka waktu pembayaran  cicilan berakhir pada tanggal 15 April 2022.

“Serta yang terakhir adalah perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30  bulan berikutnya, namun jika tanggal 30 jatuh pada hari libur maka dibayar pada hari kerja sebelum tanggal 30,”  tuturnya.

Sebagai informasi, acara tersebut juga diikuti 286 peserta dari perwakilan perusahaan, Dinas Tenaga Kerja se-  Sulsel, Serikat Pekerja/Buruh Sulsel dan Peserta BPJamsostek dari 24 Kab Kota di Sulawesi Selatan. (Mimi).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top