MAJENE, UPEKS.co.id–Rapat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan antara badan anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran Pemkab Majene berlangsung hingga malam (24/9/2020).
Hingga berita ini ditulis pada pukul 22.30 Wita belum dipastikan jam berapa rapat bakal berakhir.
Wakil ketua II DPRD Majene, Adiahsan dalam rapat banyak menyoroti anggaran penanggulangan Covid-19 yang dikelola BPBD, Rumah Sakit Umum dan Dinas Kesehatan Majene, khususnya penanganan pasien yang dirawat
di gedung LPMP Majene.
“Kita mau malam ini persoalan penanganan Covid-19 tuntas dibahas, utamanya pembayaran uang lelah petugas dilapangan yaitu teman-temanyang bertugas di LPMP, saya minta pihak BPBD, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan bisa menjelaskan, apakah masih ada dana pembayaran unag lelah,”tegas Adiahsan.
Adiahsan juga menegaskan, persoalan penangnan Covid-19 memang harus menjadi perhatian, makanya kami undang ini untuk melihat apakah kita masih serius melakukan penganan di masa pandemi ini, bukan pasca
pandemi, di Palu sekarang orang masuk harus pakai pas jalan harus di swab, bukan lagi di rapid test.
“Dengan kondisi yang begini keadaannya mohon pak Sirajuddin pertimbangannya, karena jangan sampai kita kelabakan, tidak ada persiapan, makanya kita mau tahu ketersediaan anngaran Covid-19. Jadi
saya minta maaf kalau menyampaikan begitu, karena kita tidak ingin cuma orang-orang diatas sibuk berkoordinasi tidak memikirkan orang-orang yang dibawa, coba kepala BPBD apa masih ada uang lelah
untuk teman-teman yang bekerja di LPMP,” ucap Adiahsan.
Menanggapi pertanyaan wakil ketua DPRD Majene, kepala BPBD Majene, Ilhamsyah menjelaskan, bahwa untuk uang lelah bagi petugas yang bekerja di gedung LPMP, persediaannya masih ada.
“Kalau uang lelah bagi petugas di LPMP yang menangani pasien Covid-19 persediaanya masih ada, termasuk mereka yang bertugas mulai tanggal 25 Juli, persedian dananya masih ada dua bulan,”terang Ilhamsyah.
(Alimukhtar)
