SELAYAR.UPEKS.co.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M. Si., mengajak seluruh kepala desa gunakan dana desa dengan baik dan benar. Pertimbanannya, suksesnya suatu pemerintahan berawal dari desa.
Demikian diungkapkan Sekda di Kantor Kecamatan Pasimasunggu, Kamis (20/8/2020), saat membuka penyuluhan dan penerangan hukum terkait dana desa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Selayar.
Hadir Ketua DPRD Selayar Mappatunru, S. Pd., Kajari Adi Nuryadin Sucipto, Camat Pasimasunggu Siregar, S. STP., para kades di wilayah Pasimasunggu serta undangan lainnya.
Marjani Sultan juga menyinggung soal fungsi pemerintah, selain membuat aturan, juga berfungsi membangun, pemberdayaan, pelayanan dan fungsi perlindungan.
Sementara itu, Ketua DPRD, Mappaturu S. Pd minta agar para kades senantiasa melakukan koordinasi terkait jika ada kendala dalam penggunaan dana desa.
Sebagai wakil rakyat, Mappatunru prihatin terhadap adanya oknum kades tersandung sejumlah kasus. Untuk itu, diharapkan, agar anggaran desa dipergunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kajari Selayar, Adi Nuryadin Sucipto yang juga turut dalam kunker tersebut mengatakan, penyuluhan dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran penggunaan dana desa dengan memberikan pemahaman.
Tujuannya, agar para kades dan perangkatnya memahami sanksi hukum jika melakukan penyalahgunaan dana desa.
“Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa, untuk itu harus hati-hati dalam pengelolaannya agar tidak terjerat hukum,” katanya.
Peruntukkan dana desa bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yaitu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Jadi jangan digunakan untuk kepentingan pribadi kalau tidak ingin bermasalah dengan hukum. Sebab, sudah banyak oknum kepala desa yang masuk penjara gara-gara menyalahgunakan dana desa ini,” ujar dia.
Adi Nuryadin Sucipto mengingatkan agar jangan main-main dengan dana desa. “Karena dana ini diberikan pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan pribadi,” kuncinya. (Sya).
