Berdalih Dipecat, Dekan FKM UMI Menggugat ke PN Makassar

  • Whatsapp
Berdalih Dipecat, Dekan FKM UMI Menggugat ke PN Makassar

Berdalih Dipecat, Dekan FKM UMI Menggugat ke PN Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Berdalih dipecat sepihak, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UMI, Dr H  Sudirman, SE, dan menilai tidak sejalan tujuan kampus.

Bacaan Lainnya

Buntutnya masalah tersebut bergulir hingga ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Kuasa Hukum Dr Sudirman, Hari Ananda menjelaskan, salah satu tujuan Kampus UMI mewujudkan penerapan tata kelola berbasis Good Univercity Govermance dan sistem manajemen mutu berstandar internasional.

Tujuan ini, apabila diselaraskan dengan Keputusan Nomor:0877/H.25/UMI/IV/2020 tentang pemberian sanksi
kepada pegawai dalam lingkup YW UMI atas nama Dr H Sudirman, SE,.Msi sangat bertolak belakang dengan  tujuan kampus UMI.

Pada keputusan tersebut lanjut Ananda, ada pihak yang dirugikan oleh surat keputusan tersebut. Maka dari itu, Ananda menganggap dirinya dihakimi secara sepihak oleh beberapa orang yang menjalankan amanah sebagai  pimpinan kampus UMI.

“Bayangkan saja, klien kami diperlakukan tidak dengan cara sistem manajemen mutu standar internasional, sesuai  ketentuan Pasal 5 Peraturan yayasan wakaf UMI Nomor 4 tahun 2018, ” kata Ananda, Senin (3/8/20).

Ananda menyebut, dengan adanya keputusan yang implikasi hukumnya membawa dampak kerugian pada diri  kliennya sebagai dosen yang diberhentikan selama 2 tahun 8 bulan, serta tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagai dosen, seperti gaji beserta tunjangan-tunjangan lainnya.

“Maka dengan itu, klien kami menggunakan haknya sebagai warga negara yang baik untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Makassar untuk memperoleh keadilan hukum dan hak-haknya sebagai dosen dapat diperoleh kembali, ” sebutnya.

Gugatan tersebut, Hari Ananda telah daftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor
perkara:242/Pdt.G/2020/Pn.Mks. Saat ini sementara menunggu relas panggilan Pengadilan untuk menghadiri sidang perdana.

“Kami duga dengan adanya surat keputusan tentang pemberian sanksi terhadap klien kami telah melanggar norma hukum Pasal 1365 KUHPerdata (onrechtmatigdad), ” bebernya.

Menurut Anada, ada tiga subjek hukum yang digugat diperkara ini jika dihubungkan perbuatannya. Masing-masing  subjek hukum tersebut sangat berdampak buruk dan membawa kerugian materil yang sangat besar.

“Nanti di dalam ruang sidang kami buktikan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum  yang di lakukan oleh ke-tiga subjek hukum tersebut, ” ucapnya.

Hari Anada meminta, janganlah coba-coba menghakimi seseorang tanpa melalui putusan pengadilan. Karena  diakuinya hanya putusan pengadilan yang dapat memvonis seseorang terbukti atau tidaknya melanggar norma  hukum.

“Klien kami hanya sekali dipanggil oleh Plt Ketua komisi Etik UMI tidak dengan cara melalui panggilan patut  sebanyak tiga kali. Inilah salah satu cacat yuridis yang menurut hemat kami perbuatan tersebut melanggar norma  hukum Pasal 1365 KUHPerdata, ” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum UMI, Prof Dr Sufirman Rahman,SH,MH saat dikonfirmasi,  Senin (3/8) menegaskan, sebenarnya Dr Sudirman tidak dipecat, melainkan hanya dischorsing.

Dikatakannya, gugatan yang dilayangkan ke PN Makassar itu, berpangkal dari Surat Keputusan (SK) Rektor
tentang schorsingnya Dr Sudirman.

”Secara yuridis, seharusnya SK Rektor UMI tersebut, perlu diuji dulu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Tujuannya memastikan, ada tidaknya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan rekror UMI”, kata Sufirman.

Menyinggung dasar hukum schorsing, Sufirman menandaskan, ada temuan tim audit independen yayasan Wakaf  UMI terkait dugaan penggunaan keuangan FKM yang tidak semestinya dan nilainya cukup besar.

”Langkah schorsing pun tak serta merta, melainkan karena ada rekomendasi komisi etik disusul komisi disiplin  yang mengatakan sanksi schorsing terhadap Dr Sudirman, sehingga rektor tinggal ex officio,” ujar Sufirman seraya mengatakan, sejak awal pihak UMI berniat baik, agar dana dikembalikan dengan baik-baik. Tapi jika kini justru ke Pengadilan, maka pihak kuasa hukum UMI tentu akan melakukan reconvensi/gugat balik minta dana UMI  dikembalikan. (jay-fah)

Pos terkait