Aliansi Masyarakat Penja Minta Tambang C di Desa Karueng Tak Diberi Ijin Operasi

  • Whatsapp
Aliansi Masyarakat Penja Minta Tambang C di Desa Karueng Tak Diberi Ijin Operasi

Aliansi Masyarakat Penja Minta Tambang C di Desa Karueng Tak Diberi Ijin Operasi

ENREKANG,UPEKS.co.id — Puluhan masyarakat Dusun Penja, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang demo di  kantor Bupati Enrekang, Rabu (5/8/2020).

Bacaan Lainnya

Masyarakat yang menyebutkan dirinya Aliansi Masyarakat Penja ini turun bersama Mahasiswa melakukan Orasi  menolak kehadiran Tambang C yang akan dibuka di Dusun Penja, Desa Karueng.

Bukan hanya ini, di depan Wakil Bupati Enrekang, demonstran yang di Komandoi Rival sebagai Korlapnya membawa beberapa dokumen. Salah satunya, tanda tangan sekitar 200 orang lebih masyarakat Desa Karueng  yang menolak Tambang C tersebut.

Beberapa hal menjadi dasar pertimbangan penolakan masyarakat Penja terhadap Tambang Pasir yang diduga milik  pengusaha bernama ”Kris” ini, area tambang sangat dekat pemukiman warga setempat. Tambang disinyalir akan  menimbulkan erosi dan polusi, merusak ekosistem air sungai, merusak infrastruktur, disinyalir Cacat hukum dan  tidak adanya transparansi administrasi.

“Untuk itu dengan tegas masyarakat Penja menolak kehadiran tambang yang akan dibuka di Penja. Kami minta  agar Instansi terkait tidak mengeluarkan surat rekomendasi untuk pengoperasian tambang itu”. Kata Anto, salah  satu pengunjuk rasa.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Enrekang, Asman mengatakan masalah izin itu adalah kewenangan Provinsi,
namun begitu Pemerintah Enrekang tidak akan lepas tangan atas segala permasalahan yang terjadi didaerah.

Wabup menjelaskan jika ada hal yang bermuara pada kerusakan yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan  masyarakat maka kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk melakukan peninjauan bahkan menolak  kehadiran tambang pasir tersebut.

“Tetap akan menjadi tanggung jawab kita jika ada hal-hal yang akan menimbulkan masalah pada masyarakat. Tapi  kita juga jangan berasumsi, tapi harus ada fakta rasional dan fakta ilmiahnya bahwa ini betul-betul berdampak  pada kerusakan lingkungan dan stabilitas keamanan masyarakat setempat” kata Asman.

Untuk itu Asman berjanji jika proses berdirinya tambang tersebut ternyata menyalahi aturan atau regulasi dan  berdampak pada kerusakan lingkungan, maka Pemkab Enrekang wajib melakukan peninjauan kembali. (Sry).

Pos terkait